Mendagri: APBD DKI Tersandera Karena Proses Politik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beserta jajaran Pemprov DKI untuk membahas dan menyamakan persepsi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

"Ini masalah menyamakan persepsi. Tadi pagi kami sudah undang Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan dari Bappeda DKI. Intinya, kami menyamakan persepsi," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Tjahjo mengatakan, kisruh APBD 2015, khususnya dugaan adanya 'dana siluman' tersebut telah menghambat pembangunan di Jakarta. Maka Pemprov dan DPRD DKI harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut secepatnya agar APBD DKI 2015 dapat segera disahkan.

"Intinya harus selamatkan anggaran DKI tepat waktu. Anggaran tersandera karena adanya proses politik yang dilakukan teman-teman di DPRD maupun proses hukum yang dilakukan gubernur ke KPK. Itu silakan, asal jangan tersandera. Saya Mendagri hanya (menjaga) untuk masalah administrasi anggaran, agar tidak melanggar undang-undang," jelas dia.

Setelah bertemu Pemprov DKI, siang ini, Tjahjo mengundang perwakilan DPRD DKI. Dia berharap melalui pertemuan tersebut, Pemprov dan DPRD DKI dapat segera mengakhiri kisruh APBD DKI 2015. Pihaknya memberi waktu kepada kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut hingga 8 Maret 2015 mendatang.

"Sebenarnya keputusannya (harus) ada. Kalau tidak, sebagai menteri, saya punya opsi, ‎yang penting sebelum 8 (Maret) harus bisa diselesaikan," tegas dia.

Namun Tjahjo enggan berkomentar terkait keputusan apa yang akan diambil bila jika kesepakatan antara DPRD dan Pemprov DKI tidak terwujud hingga 8 Maret. Dia hanya mengaku akan menunggu pertemuan antara dua pihak tersebut.

"Nanti kan ada pertemuan lanjutan. Kita lihat dulu, kan ini belum selesai," tegas dia.

Mendagri Diminta Mendengarkan DPRD

Pimpinan DPRD sempat bertemu dengan Kemendagri Selasa kemarin. Pertemuan tersebut membahas kisruh APBD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mengatakan pertemuan itu merupakan proses pembinaan yang sudah sewajarnya dilakukan, terutama soal evaluasi pengesahan APBD DKI 2015.

"Ya, kita mau lihat seperti apa, dan kemarin kita sudah sampaikan juga bahwa Mendagri harus juga mendengar apa yang kita sampaikan prosedur, kemudian proses yang pembahasan APBD," kata Taufik di Gedung DPRD DKI hari ini.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, mediasi ini tentu sangat baik dilakukan untuk menyelesaikan kisruh APBD DKI 2015 yang kini terus bergulir. Tapi tidak bisa dipungkiri, hak angket tetap akan berjalan.

"Proses mediasi itu dalam rangka APBD tapi angket, karena ada pelanggaran hukum, itu ada 2 hal yang berbeda, itu mesti dipahami. Karena Kemendagri kan nggak masuk kerena politik dan masuk ke ranah hukum, tapi dia masuk ke ranah administari pemerintahan," ujar Taufik.

Taufik mengklaim, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik antara Ahok dan DPRD. "Yang paling penting adalah DKI Jakarta harus punya APBD untuk proses pembangunan ke depan," tandas Taufik. (Rmn/Yus)