JK: Ahok-DPRD Harusnya Arif, Menyelesaikan Masalah untuk Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK juga mencermati polemik 'anggaran siluman' di APBD DKI Jakarta 2015, yang melibatkan perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kontra DPRD DKI Jakarta.

JK menilai polemik ini sudah saatnya dihentikan. Terlebih pemerintah pusat sudah berupaya memediasi kedua pihak, tapi masing-masing pihak saling umpat di akhir mediasi.

"Kan keduanya umpat-mengumpat, kurang bijaksana," tegas JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

"Keduanya (Ahok dan DPRD) harusnya arif lah, menyelesaikan (masalah) untuk rakyat. Kalau DPRD keliru tarik, kalau Ahok keliru ya tarik, gubernur dan DPRD kan satu," imbuh JK.

JK menjelaskan pemerintah pusat sudah melaksanakan tugasnya dengan menjadi penengah. Sekarang penyelesaian masalah kembali pada pihak yang berseteru. Namun, JK meminta agar hal ini tidak berlarut-larut, apalagi sampai menyengsarakan warga DKI Jakarta.

"(Proses mediasi) Itu bagus, otomatis . kalau ada kejadian di bawah, atas yang mediasi. Atas dari gubernur itu presiden, tapi presiden diwakilkan oleh mendagri, itu sudah benar. Di situ letak masing-masing untuk selesaikan kepentingan rakyat Jakarta, mestinya mereka segera menyelesaikannya," pungkas JK.

Mediasi Ahok Vs DPRD Gagal

Mediasi terkait kisruh APBD DKI Jakarta antara Pemprov dan DPRD di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 5 Maret 2015 gagal. Sebab, tiba-tiba terjadi keributan di ruang rapat.

Menurut Ahok, sekitar pukul 11.30 WIB, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta pertemuan tersebut dihentikan karena menilai tak akan ada titik temu. Akhirnya Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung pun memutuskan menutup rapat tersebut.

"Karena Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI) ngomong ini nggak akan ketemu, Sekjen menutup. Tapi kan sebelum penutup, mesti ada kesimpulan terakhir. Sekjen minta Pak Ketua dan saya sampaikan pendapat terakhir," ujar Ahok di Balaikota.

Menurut Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana memberi pernyataan yang menganggapnya tak adil dan diskriminatif karena yang dikirim ke Kemendagri adalah versi Pemprov atau versi e-budgeting. Sedangkan draf APBD 2015 yang merupakan hasil pembahasan bersama tidak dikirim.

Bila tak dijelaskan, lanjut Ahok, seolah-olah memang ada 2 versi, padahal cuma 1. Ia lalu mengoreksi anggapan Lulung.

Ahok melanjutkan, dirinya memerintahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tak memasukkan anggaran yang tidak dibahas dengan DPRD.

"Jadi saya iseng, saya tanya, 'Siapa yang merasa yang di-input kalian tuh sesuai versi bahasan SKPD?' Beberapa SKPD angkat tangan. Langsung mereka kesal, Pak Lulung marahin saya, kamu kumpulin lurah camat untuk dipaksa, kan nggak," tegas Ahok.

Karena itu, ia mengambil 1 contoh yakni pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Dia pun mengaku iseng, menunjuk Walikota Jakarta Barat Anas Effendi dan menanyakan perihal pengadaan UPS.

"Saya bilang 'Eh Pak Wali. Kamu kenapa anggarkan 2 miliar per kelurahan. Kamu jawab, itu UPS hasil pembahasan dengan DPRD?' Dia nggak mau berdiri. Saya bilang, 'Lu berdiri, jawab, kalau terlibat, saya pecat!'" kata dia.

Saat itulah, menurut Ahok, beberapa anggota DPRD DKI kemudian menyerukan kata-kata protes. Melihat itu, pihak Kemendagri memutuskan agar Ahok tak keluar dari pintu ruang rapat melainkan melalui pintu belakang. (Ans)