Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Dukung Hak Angket Menkumham, Kader Golkar Diancam Sanksi PAW

Golkar Munas Ancol meminta Yasonna Laoly tak perlu cemas akan hak angket.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 13 Mar 2015, 11:34 WIB

Diterbitkan 13 Mar 2015, 11:34 WIB

Menkumham Yasonna H Laoly. (Liputan6.com/Reza Perdana)

Liputan6.com, Jakarta - Politisi Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo mewacanakan akan melakukan hak angket dan mosi tidak percaya terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Hal itu dilakukan karena putusan Yasonna dinilai kerap menyudutkan kubu Munas Bali.

Terkait hal tersebut, Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Leo Nababan mengatakan, sikap Bambang Soesatyo adalah sikap pribadi bukan keputusan Partai Golkar.

"Itu kan pribadi Bambang, karena Fraksi Golkar tidak lagi di bawah Bambang, komando sekarang ada di tangan Agung Laksono," jelas Leo di kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Leo pun meminta Menteri Yasonna tidak perlu cemas dengan hak angket tersebut. Karena dipastikan hal itu tidak terjadi. Bahkan, ia mengancam kader yang membandel untuk menerima sanksi pergantian antar waktu atau PAW.

"Bapak Menteri Yasonna H Laoly tidak usah ragu (akan keputusannya). Fraksi Golkar ada dibelakang pemerintah yang sah. Kita tidak akan ajukan hak angket. Bagi anggota fraksi yang mendukung angket untuk Laoly saya ancam PAW," Tegas Leo.

Wakil Ketua Umum Golkar Munas Ancol Yorrys Raweyai menerangkan, kubu Ical tidak berhak lagi mendukung wacana hak angket karena bukan kepengurusan partai berlambang beringin yang sah.

"Hak angket itu pernyataan mereka saja (kubu Bali) sebenarnya mereka sudah tidak punya hak lagi menggunakan simbol-simbol Golkar. Kami yang berhak. Apalagi mengatasnamakan dengan KMP. Kita harus patuh akan hukum positif. Kalau memang mau memaksakan hak angket ya bikin sendiri saja," ujar Yorrys. (Alv/Sun)