Saat Anak Sekolah Berkunjung ke Kampung Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung menggelar acara sidang pleno Laporan Tahunan 2014 dan Pameran Kampung Hukum dengan tajuk 'Akses Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak'. Dalam pameran Kampung Hukum itu diikuti 14 instansi pemerintah dan LSM.

Acara ini dihadiri anak-anak berseragam sekolah. Dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA). Mereka antusias ‎mengunjungi setiap stan instansi pemerintah yang menampilkan sosialisasi bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Sigit, guru mata pelajaran IPA dari SMP Negeri 238 Jakarta mengatakan, pihak sekolah sengaja memberi kesempatan kepada anak didiknya untuk menghadiri pameran Kampung Hukum ini. Diharapkan, dapat membawa manfaat bagi anak-anak sekolah terhadap bidang hukum.

"Biar mereka mengenal hukum, sekalian untuk mereka studi," ucap Sigit di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Sigit mengaku, acara seperti ini akan dapat berdampak positif‎ bagi anak-anak sekolah. Sehingga anak-anak jadi bisa mengenal dan mengetahui hukum secara dini.

"Tadi mereka ke stan-stan. Bertanya-tanya. Jadi mereka biar bisa melek hukum dari dini," kata Sigit.

Sigit menambahkan, selain itu MA sebagai tuan rumah acara ini juga mengadakan lomba cerdas cermat bertema 'Cerdas Hukum'. Masing-masing sekolah akan mengikuti lomba tersebut.

"Ada lomba juga nanti tentang hukum. Jadi biar tahu sejauh mana anak-anak ini tahu tentang pengetahuan hukum," ucap Sigit.

Adapun, 14 instansi yang mengikuti pameran ini yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Komisi Informasi Pusat, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional ‎Perlindungan Anak, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia APIK, dan Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ).

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur berharap, pameran ini tidak berhenti pada sosialisasi. Namun bisa menjadi awal dari bergulirnya agenda mandiri terhadap pengadilan yang unsur pendukungnya hadir dalam acara ini.

"Ini sejalan dengan kondisi yang berkembang dewasa ini yang ditandai dengan pesatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan transparansi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum," ujar Ridwan. (Mvi/Sun)