Ahok: Dengan Password e-Budgeting, DPRD Punya Kekuatan Pengawasan

Gubernur Ahok pun menjelaskan password tersebut bisa meng-lock (mengunci) para SKPD yang dipandang nakal oleh DPRD.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 19 Mar 2015, 13:38 WIB
Diterbitkan 19 Mar 2015, 13:38 WIB
Ahok Jadi Saksi Penandatangan Kontrak MRT
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah memberikan password e-budgeting kepada Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi. Menurut dia, hal tersebut memberikan DPRD kuasa penuh untuk mengawasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ahok pun menjelaskan password tersebut bisa mengunci para SKPD yang dipandang nakal oleh DPRD.

"Mengawasi semua SKPD. Kalau ada yang ragu nilainya nggak benar atau pengadaannya nggak benar, langsung pakai password ketua (DPRD), pakai password ketua di-lock. Saya pun nggak bisa buka. Yang saya tahu SKPD nggak bisa pakai item tersebut karena di-lock ketua," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Dengan dikunci, Ahok pun bisa langsung memanggil SKPD tersebut untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.

"Kalau banyak yang kunci berarti staf SKPD nggak benar. Bisa kita stafkan. Ini adalah kerja sama yang sangat baik antara legislatif dan eksekutif," urai mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Ahok pun, sekalipun memegang password, DPRD tidak bisa meng-input untuk keperluan e-budgeting. "Mereka tidak mengisi lho. Jadi kalau sudah jadi, mereka awasi, yang sudah diisi SKPD. Kita nggak mau ada SKPD nanti fitnah DPRD lagi. Jadi ini fungsi pengawasan," tutur Ahok.

Mantan politisi Partai Gerindra ini meyakini dengan adanya e-budgeting tersebut, maka pengawasan yang sulit dilakukan bisa mudah terpantau.

"Dulu kan sulit, tanya saja Pak Ketua DPRD (Prasetyo Edi Marsudi) dengan puluhan ribu pengadaan. Pasti sulit mengawasi. Saya juga sulit, tapi kalau ada ini kan makin mudah," pungkas Gubernur Ahok. (Ans/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya