Ahok: Banyak 'Permainan' Anggaran di Dinas Pendidikan DKI

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai, banyak 'permainan' anggaran dalam APBD DKI Jakarta 2014. Menurut pria yang karib disapa Ahok itu, salah satunya yang terlibat 'permainan' itu, yakni Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Saking banyaknya, Ahok mengaku, tak bisa menyebutkan satu persatu dugaan mark up dalam anggaran pendidikan. Ahok menjelaskan, 'permainan' itu dilakukan dengan kedok sistem pengadaan barang.

"Banyaklah macam-macam pokoknya aneh-aneh‎. Ya digital laptop-laptop, proyektor, aneh-aneh saja. Semua banyak banget," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan akan menyerahkan kepada pihak kepolisian terkait dugaan mark up ini. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum bergerak.

"KPK udah lupakanlah, kan udah diambil polisi. Tapi tergantung KPK sajalah nanti," ucap dia.

Ahok menuturkan, untuk mencegah 'permainan' anggaran ini, maka Pemprov DKI Jakarta menggunakan format baru APBD, yakni dengan e-budgeting. Sehingga tak ada lagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang nakal lagi dan mengacak-ngacak APBD DKI Jakarta.

"Makanya dengan sistem lock yng nakal dikunci sudah. Kaya nangkep maling, ditangkap (terus) dikunci. Dulu kan nangkep maling terus dilepas," tutur dia.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Menurut dia, sistem e-budgeting dapat meningkatkan pengawasan APBD DKI Jakarta.

"Sekarang kalau pembahasan masalah anggaran terbuka. Jadi kalau bicara masalah main-main anggaran, udah terkunci nih. Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan. Kalau sekarang kan nggak, SKPD nakal, DPRD nakal," ujar dia.

"Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik. Tapi sekarang, saya diberi satu kesempatan oleh Gubernur, saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat," pungkas Prasetyo. (Ndy/Mut)