Liputan6.com, Jakarta - Dualisme kepemimpinan di Partai Golkar membuat partai berlambang pohon beringin tersebut terancam tak bisa ikut Pilkada Serentak 2015. Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung pun meminta kubu Aburizal Bakrie atau Ical dan Agung Laksono agar islah dengan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Namun, Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo menolak secara tegas saran Akbar tersebut. Alasannya, ia mempertanyakan siapa yang berhak sebagai penyelenggaranya. Dia menyebut munaslub malah akan menimbulkan masalah baru.
Selain itu, dia juga mempertanyakan siapa yang berani menjadi 'bandar' gelaran munaslub tersebut yang sudah pasti memakan biaya yang tidak sedikit.
"Pertama siapa yang berhak sebagai penyelenggara? Pasti akan timbul lagi pro-kontra. Kedua, siapa yang biayai? Memangnya penyelenggaraan munas murah. Paling tidak gedung yang bisa menampung 2 ribuan peserta dan penginapan untuk seribuan kamar selama minimal 3 malam kalau semua lancar. Sekurang-kurangnya harus siap Rp 20-30 miliar," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Penolakan islah dengan digelarnya Munaslub juga ditolak Golkar kubu Agung Laksono. Ketua DPP Golkar Leo Nababan mengatakan, sesuai jadwal Golkar hanya bisa melaksanakan munas pada oktober 2016. Bahkan, ia menyebut Akbar terlalu memaksakan kehendak dengan menyarankan kedua kubu agar mau menggelar Munaslub.
"Tidak setuju, sabar lah Bang Akbar Tandjung. Sesuai keputusan Mahkamah Partai yang di-endorse Menkumham, jadi surat keputusan bahwa Munas akan kita adakan selambat-lambatnya Oktober 2016. Jadi jangan panik dan Akbar jangan memaksakan kehendak, ikuti saja keputusan Mahkamah Partai," ujar Leo.
Selain itu, nilai Leo, tidak mungkin DPD I dan II Golkar mendukung Munaslub. Sebab kata dia, kader di daerah sedang mempersiapkan musyawarah daerah (Musda) karena sudah banyak yang masa jabatannya habis.
"DPD I dan II sudah habis masa baktinya, makanya kita buat Plt di tingkat I dan II, saat ini mereka sedang mempersiapkan Musda di semua tingkatan," tandas Leo.
Akbar Tandjung berharap kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono mengambil jalan islah untuk menyelesaikan konflik di tubuh partai beringin. Islah tersebut, kata Akbar yakni dengan menggelar Munaslub.
Akbar beralasan, proses pengadilan yang sedang ditempuh sangat memakan waktu dan tak menjamin menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini wajib ditempuh agar Golkar dapat berpatisipasi dalam Pilkada serentak.
"Pengadilan sangat tidak mungkin menghasilkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam waktu tiga bulan ini sampai masa pendaftaran calon kepala daerah pada 26-28 juli," kata Akbar. (Mut)
2 Kubu Golkar Tolak Saran Akbar Tandjung Gelar Munaslub
Dualisme kepemimpinan di Partai Golkar membuat partai berlambang pohon beringin tersebut terancam tak bisa ikut Pilkada Serentak 2015.
diperbarui 05 Mei 2015, 13:30 WIBDiterbitkan 05 Mei 2015, 13:30 WIB
Meski melaporkan Agung Laksono cs, Ical tak melaporkan kader Golkar lain yang juga ikut Munas Ancol.
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Pengasuh Ponpes Darul Hikam Joresan Ponorogo Gus Nabil Puji Kebijakan Risma yang Pro Rakyat Kecil
Andra Soni Bantu Penyandang Disabilitas yang Viral Buka Jalan Ambulans di Tangerang
Camilan Sehat, 4 Resep Serba Melon yang Bantu Mengontrol Kolesterol
Ipar Adalah Maut, Drama Keluarga yang Menggemparkan Layar Lebar Indonesia
Diresmikan Jokowi, Bendungan Temef Garapan Waskita Bakal Aliri 4.500 Hektar Lahan
Rayakan Semangat HUT ke-26, Bank Mandiri Hadirkan Pasar Murah di 260 Titik Seluruh Indonesia
Gladi Bersih HUT ke-79 TNI, Ada Terjun Payung hingga Atraksi Pesawat
Ahmad Muzani Resmi Jadi Ketua MPR Periode 2024-2029, Intip Rincian Kekayaannya
5 Cara Alami Mengurangi Kolesterol di Pundak, Efektif Hindari Penumpukan
Bereskan Masalah Sungai Jakarta, RK Kombinasikan Cara Anies dan Ahok
6 Metode Alami Bikin Wajah Cerah dengan Timun, Hidrasi Alami Kulit
IMO Tetapkan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra Jadi Kawasan Perairan Dilindungi