Kinerja Positif Menteri Jokowi-JK yang Dipandang Media

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah berjalan selama 1 semester. Berbagai penilaian dari publik pun muncul seiring berjalannya kerja pemerintah, termasuk para menteri Kabinet Kerja sejak mereka dilantik.

Political Communication Institute (Polcomm Institute) mencatat, ada sejumlah menteri yang dianggap mempunyai kinerja positif dalam bingkai media. Temuan itu berdasarkan hasil riset dan kajian menggunakan teknik pengumpulan data, berupa 32.047 berita dari 15 media nasional periode Oktober 2014 hingga April 2015.

Pembantu presiden yang mendapat bingkai positif media yang pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan persentase 10,9%. Susi dianggap sebagai sosok yang jujur dan tegas.

"Kerja paling positif yang dianggap berhasil, adalah soal sanksi kepada para pencuri ikan dan penenggelaman kapal asing. Selama ini, tindakan tegas tersebut yang paling disorot media," kata Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budiyanto dalam peluncuran riset 'Kerja Kabinet Kerja' di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2015).

Menteri lainnya yang dianggap mempunyai kinerja positif adalah Anies Baswedan, yakni 5,3%. Kinerja paling positif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendukbud) ini adalah penundaan Kurikulum 2013 dan menjadikan Ujian Nasional (UN) tidak sebagai patokan kelulusan.

Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri 4,7%, karena dianggap berpihak kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu juga terkait sanksi tegas terhadap Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) nakal dan juga sertifikasi profesi.

"Menteri lainnya yang dianggap memiliki kinerja positif adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan 3,1%. Mantan Direktur KAI ini dianggap mumpuni dalam mengatur penerbangan dan soal penataan bandara," terang Heri.

Selain itu, ada Menteri Desa PDTT Marwan Jafar 2,1%, karena dinilai fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal. Terakhir, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dinilai positif memberi dana kompensasi kenaikan Bahan Bakar dan Minyak (BBM) dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kinerja Negatif

Tak hanya penilaian positif, Polcomm Institute juga mencatat temuan Menteri Kabinet Kerja yang mempunyai kinerja negatif dalam bingkai media. Pertama adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dengan persentasi penilaian negatif 6,7%.

Penilaian ini terkait kontribusi Menkumham dalam konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, yang dianggap kontroversial. Selain itu juga soal wacana pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi.

"Selanjutnya ada Menkopolhukam Tedjo Edhi, memiliki penilaian kinerja negatif 6,3%. Penilaian ini lebih banyak terkait pernyataan beliau dalam kisruh KPK-Polri, yang mengatakan pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas," ujar Heri.

Ada juga Menteri ESDM Sudirman Said 4,1%, karena dianggap gagal mengendalikan kenaikan harga BBM dan pemberantasan mafia migas. Kemudian Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto 3,1%, karena dinilai sebagai pihak yang 'menjauhkan' Presiden Jokowi dengan partai pengusungnya.

Terakhir, Menteri BUMN Rini Sumarmo 1,4%. Dia dianggap mempunyai kinerja negatif terkait pergantian Direksi BUMN dan juga soal rencana gedung BUMN. (Rmn)