Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutus Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono tidak sah. Kalah di PTUN, Menkumham Yasonna Laoly tidak tinggal diam atas putusan terhadap perkara administrasi yang diajukan oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical tersebut.
Yasonna mengatakan, pihaknya tetap melakukan banding atas putusan PTUN tersebut. Sebab, tanpa ada kepengurusan yang sah, Golkar tidak bisa ikut pilkada. Artinya, jika banding Menkumham diterima, maka kepengurusan Partai Golkar kubu Agung kembali sah dan bisa ikut pilkada serentak.
"Ini proses hukum jalan terus. Kalau tidak banding, siapa pengurusnya? Tidak ada," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (28/5/2015).
Yasonna mengatakan, jika pihaknya tidak banding, maka tidak akan ada penyelesaian di tubuh Partai Golkar. Meski saat ini kedua kubu melakukan islah terbatas, belum diketahui apakah ada kepengurusan baru yang disepakati kedua pihak.
"Karena nanti kalau tidak (banding), tidak akan ada penyelesaian yang lebih tuntas. Biarlah. Kalau tidak dapat, proses hukum yang menyelesaikan nanti. Tetap jalan," ujar politikus PDIP itu.
Yasonna menerangkan, sejatinya kisruh internal Golkar antara kepengurusan versi Munas Ancol dan Bali seharusnya diselesaikan di Mahkamah Partai Golkar. Hasilnya pun sudah ada, di mana SK Menkumham atas kepengurusan Agung itu didasarkan oleh keputusan Mahkamah Partai.
"Ancol dan Bali kan menurut UU parpol harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Putusan Mahkamah Partai sudah ada. Urusan administratifnya saja yang di Kemenkumham," kata Yasonna. (Mvi/Mut)
Demi Golkar, Menteri Yasonna Tetap Banding Putusan PTUN
Yasonna mengatakan, jika pihaknya tidak banding, maka tidak akan ada penyelesaian di tubuh Partai Golkar.
diperbarui 28 Mei 2015, 13:55 WIBDiterbitkan 28 Mei 2015, 13:55 WIB
Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi lll di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2015). Rapat tersebut diantaranya membahas SK Menkumham mengenai dualisme Partai Golkar.(Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Pesan Mendag Budi ke Pelaku Usaha: Inovasi Jadi Kunci Peningkatan Daya Saing Ekspor
Jelang Nataru 2025, ASDP Ketapang Siapkan 57 Armada Kapal
Badai Cedera Hantam Arsenal, Hadapi Laga Krusial Tanpa Kehadiran Bukayo Saka
Gelar Acara Pendidikan, Upaya Koperasi Karya Praja Sejahtera Cilegon Tingkatkan Kompetensi Anggota
Bangga, Pembalap Sepeda Indonesia Satu Race dengan Pembalap Legenda Dunia Mark Cavendish
Ridwan Kamil Ditemani Maruarar Sirait, Teken Pakta Integritas dengan Kelompok Multietnik Jakarta
Keluarga Tiga Eks-Bupati Tegal Bersatu Dukung Bima-Mujab, Hadiri Kampanye Akbar ‘Hajatan Bisa Dadi 1’
Pupuk Kaltim Andalkan SNI Demi Tingkatkan Daya Saing Global
Mendag Budi Lepas Ekspor Produk Furnitur Senilai USD70.000 ke AS dan Prancis
Portofolio Green Loan BNI Tumbuh Double Digit Sejak 2021
Anggota Kongres AS Sambut Baik Surat Penangkapan Benjamin Netanyahu, Biden Marah-Marah
DP3AP2KB Kota Cilegon Kumpulkan Calon Pengantin Sebagai Upaya Cegah Stunting Sejak Dini