Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutus Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono tidak sah. Kalah di PTUN, Menkumham Yasonna Laoly tidak tinggal diam atas putusan terhadap perkara administrasi yang diajukan oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical tersebut.
Yasonna mengatakan, pihaknya tetap melakukan banding atas putusan PTUN tersebut.‎ Sebab, tanpa ada kepengurusan yang sah, Golkar tidak bisa ikut pilkada. Artinya, jika banding Menkumham diterima, maka kepengurusan Partai Golkar kubu Agung kembali sah dan bisa ikut pilkada serentak.
"Ini proses hukum jalan terus. Kalau ‎tidak banding, siapa pengurusnya? Tidak ada," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (28/5/2015).
Yasonna mengatakan, jika pihaknya tidak banding, maka tidak akan ada penyelesaian di tubuh Partai Golkar. Meski saat ini kedua kubu melakukan islah terbatas, belum diketahui apakah ada kepengurusan baru yang disepakati kedua pihak.
"Karena nanti kalau tidak (banding), tidak akan ada penyelesaian yang lebih tuntas. Biarlah. Kalau tidak dapat, proses hukum yang menyelesaikan nanti. Tetap jalan," ujar politikus PDIP itu.
Yasonna menerangkan, sejatinya kisruh internal Golkar antara kepengurusan versi Munas Ancol dan Bali seharusnya diselesaikan di Mahkamah Partai Golkar. Hasilnya pun sudah ada, di mana SK Menkumham atas kepengurusan Agung itu didasarkan oleh keputusan Mahkamah Partai.
"Ancol dan Bali kan menurut UU parpol harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Putusan Mahkamah Partai sudah ada. Urusan administratifnya saja yang di Kemenkumham," kata Yasonna.‎ (Mvi/Mut)
Demi Golkar, Menteri Yasonna Tetap Banding Putusan PTUN
Yasonna mengatakan, jika pihaknya tidak banding, maka tidak akan ada penyelesaian di tubuh Partai Golkar.
diperbarui 28 Mei 2015, 13:55 WIBDiterbitkan 28 Mei 2015, 13:55 WIB
Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi lll di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2015). Rapat tersebut diantaranya membahas SK Menkumham mengenai dualisme Partai Golkar.(Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
OJK Bahas Perlindungan Konsumen Bareng Korea Selatan dan Hong Kong
Menang Pilpres AS, Donald Trump Masih Hadapi Sejumlah Kasus Hukum
Transaksi Lebih Nyaman, Bank Mandiri Luncurkan Layanan Verifikasi Bank Garansi
Jodoh Adalah Cerminan Diri: Memahami Makna dan Relevansinya
KPK Cegah Sahbirin Noor ke Luar Negeri, Pastikan Tak Akan Jadi Harun Masiku Jilid 2
Timnas Indonesia Ditargetkan Finis 4 Besar Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Respons Witan Sulaeman
Dukungan Citra Kirana untuk Suami, Temani Rezky Aditya Hadapi Kasus Dugaan Penelantaran Anak
Donald Trump Menang di Pilpres AS 2024, Segini Kekayaan dan Gurita Bisnisnya
Memahami IKK Adalah: Indikator Kinerja Kunci dalam Pemerintahan dan Pembangunan
Jelang Nataru, Wamenhub Suntana Tinjau Kesiapan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
Studi Lazada dan Kantar Ungkap AI Tingkatkan Pengalaman Belanja Online
Lewat Pelatihan Ekspor, BRI Peduli Bantu UMKM Binaan Raih Pasar Internasional