Keputusan Presiden Jokowi Melawan Mafia Dinilai Luar Biasa

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari menyatakan, sejak awal sangat percaya bahwa Jokowi bukanlah 'Presiden boneka' seperti dituduhkan berbagai pihak. Hanya saja Jokowi tidak bisa langsung mengambil keputusan cepat karena tidak memiliki parpol sendiri.

Misalnya, ujar Qodari, keluarnya Perpres Penetapan dan Penyimpangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Presiden Jokowi menganggapnya hal itu sangat penting demi pengendalian stok pangan dan harga.

"Beliau sadar, dengan itu dia tentu akan berhadapan dengan mafia. Tapi tetap dilakukan. Keputusan itu sangat luar biasa," kata Qodari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 17 Juni 2015.

Dia melanjutkan, pada prinsipnya Jokowi selalu berusaha menunjukkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang presiden. Hal itu terbukti dengan keputusannya menunjuk KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI.

Walau mendapat tekanan sangat kuat agar calonnya adalah dari TNI AU, Jokowi bergeming. Dia tetap memilih Nurmantyo sebagai calon tunggal. Begitupun dengan pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN di tengah berbagai nama calon kuat lainnya.

Kalaupun ada hambatan, menurut Qodari, itu adalah akibat kondisi riil Jokowi yang bukan seorang ketua umum partai politik. Tentu Jokowi butuh waktu banyak untuk memastikan komunikasi kebijakannya dengan publik dan parpol pendukungnya berjalan lancar.

"Dalam konteks itu, bisa kita katakan Jokowi selalu berusaha mandiri, walau tidak bisa sepenuhnya. Namun itu masih wajar karena dia memilih tidak lari dari akarnya sebagai kader PDIP," jelas Qodari.

"Jadi itu sebabnya Pak Jokowi akan selalu mencari dukungan dari publik dan kelompok lain-lain. Tapi dia selalu berusaha dan berhasil melewati demi menjalankan presidensil yang konstitusional," tambah dia.

Pakar komunikasi politik dari Polcom Institute Heri Budianto mengatakan, Jokowi sangat pintar dalam menjaga kemandiriannya sebagai presiden. Dengan selalu berusaha menyeimbangkan keinginan publik luas dengan aspirasi para parpol serta relawan pendukung.

"Publik itu hanya ingin pemerintahan baik, bisa menempatkan orang kapabel. Dalam artian, publik ingin presiden membuat kebijakan yang meringankan beban masyarakat. Itu yang harus dijalankan," tandas Heri. (Ali/Mvi)