Yandri PAN: Jangan Tekan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Yandri berharap, tidak ada tekanan dari pihak manapun kepada Jokowi untuk merombak menterinya.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 27 Jun 2015, 11:42 WIB
Diterbitkan 27 Jun 2015, 11:42 WIB
Pilkada Milik Siapa???
Dalam diskusi yang membahas Pilkada langsung atau tidak langsung, politisi PAN, Yandri Susanto menambahkan tingginya biaya pilkada langsung menjadi preseden baik bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk penghematan, (13/9/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali mencuat setelah Presiden Jokowi kecewa dengan lamanya proses bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok,  Jakarta Utara.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menilai, sebagai Presiden Jokowi seharusnya bisa lebih peka terkait kinerja para menteri-menterinya. Karena menurut dia, tidak hanya 1 menteri saja yang masih belum maksimal bekerja.

"Ini Dollar sudah naik, perekonomian lesu. Nah menterinya harus di-reshuffle atau di-upgrade. Pak Jokowi harus merespons itu," kata Yandri dalam diskusi 'Menteri Politisi dan Bukan; Bagus Mana?' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini‎ menuturkan, sebagai Presiden yang dipilih rakyat, seharusnya Jokowi melihat dan peka terhadap suara rakyat. Apakah ada perubahan signifikan dalam kehidupannya atau justru menurun di kala dia menjadi Presiden.

Dia menambahkan, banyak masyarakat yang benar-benar menginginkan reshuffle terhadap Menteri Kabinet Kerja yang belum memberikan dampak apapun bagi masyarakat.

"Jokowi harus merasa betul dipilih oleh rakyat yang di bawah, yang banyak memberikan harapan pada Jokowi bukan oleh elite-elite parpol.‎ Apa harapan rakyat, bagaimana kehidupan ekonominya," tutur dia.

Yandri berharap, tidak ada tekanan dari pihak manapun kepada Jokowi untuk merombak menterinya. Dia menambahkan, apapun yang dilakukan Jokowi nanti juka me-reshuffle menterinya, PAN tidak akan ikut campur.

"Jangan sampai ada tekanan sana-sini nanti justru tidak baik hasilnya. Tapi kalau kita dukung hak prerogatifnya Pak Jokowi, ya kita harus hormati itu," tandas Yandri. (Mvi/Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya