Demokrat: Kinerja Menteri Lambat Bikin Jokowi Sulit

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai mantan partai penguasa, Demokrat menilai beberapa kementerian di Kabinet Kerja masih lemah dalam memecahkan persoalan. Akibatnya, Presiden Jokowi dinilai lambat menangani berbagai masalah.

"Beberapa kementerian tidak bisa atasi persoalan. Kementerian lemah di manajemen krisis, tidak tanggap dan tidak ada solusinya," ujar Juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).

Menurut dia, krisis yang terjadi saat ini, seperti di bidang ekonomi sampai persoalan sepakbola yang berujung sanksi FIFA, tidak bisa ditangani oleh kementerian terkait.

"Jadi sulitnya di Presiden Jokowi. Menteri lambat jadi presiden sulit," ujar Didi.

Hubungan antara Presiden Jokowi dan Partai Demokrat, kata Didi, berjalan dengan sangat baik. Dia mencontohkan adanya tim transisi yang dibangun sebelum SBY lengser, hingga kehadiran Jokowi saat kongres Demokrat di Surabaya.

Namun, Didi mengatakan bahwa semua itu bukan berarti partainya mengharap kursi menteri. "Kami bantu sebagai penyeimbang, sahabat baik. Bukan mengharapkan sesuatu. Kursi itu masalah nomor 2 atau 3. Tapi kalau diperlukan, bisa beri masukan," jelas dia.
‎
Belajar dari pemerintahan era SBY, ia yakin masalah-masalah di era Jokowi akan bisa diatasi. "Sesulit apapun masalah, selalu ada jalan keluar. Untuk capai yang terbaik, harus ada strategi dan pola-pola," tandas Didi.

Tentukan Kawan-Lawan

Sementara itu, pengamat politik IndoBarometer Muhammad Qodari menyarankan Presiden Joko Widodo segera memilih mana kawan dan lawan untuk memperbaiki kinerja kabinetnya. Hal tersebut lantaran Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran, salah satunya pelemahan rupiah terhadap dollar.

"Sekarang Pak Jokowi harus segera memilih kawan dan lawan untuk segera memperbaiki masalah-masalah bangsa," kata Qodari.

Menurut dia, Jokowi saat ini memerintah seperti dengan setengah kekuasaannya. Di mana kebijakan-kebijakan terbentuk di 2 tempat yaitu kabinet dan parlemen.

Jokowi juga seperti tidak punya 'kaki-kaki' di parlemen karena bukan ketua umum partai politik yang punya kekuatan.

"Pak Jokowi ini separuh kekuasaannya, karena di parlemen tidak punya kaki. Untuk itu, dalam kabinet harus diisi oleh orang-orang loyal terhadap Jokowi karena kasihan jika tidak loyal," tukas Qodari.‎ (Mut)