Liputan6.com, Jakarta - DPR akan mengadakan rapat paripurna hari ini. Satu agenda yang akan dibahas yakni meminta agar Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau [Dana Aspirasi](/2262002 "") masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Terkait hal ini, Partai Nasdem dan PDIP masih konsisten akan menolak usulan tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan, belum tepat UP2DP langsung di Paripurnakan. Pasalnya, pembentukan UP2DP itu belum direncanakan secara baik.
"Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) aja butuh satu tahun. Tapi ini gimana (UP2DP sudah dimasukan). Dari perencanaannya aja belum baik. Kalau rencana belum baik, implementasinya apa lagi. Ini bisa jadi penyalahgunaan keuangan negara, karena itu kita tolak," tutur Johnny di Gedung DPR Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Dia menegaskan, dalam rapat paripurna nanti fraksinya akan 'angkat kaki' atau walk out jika memang usulan itu dimasukan ke dalam RAPBN 2016. Sebab, menurut anggota Komisi XI DPR ini, apa yang dilakukan DPR adalah menyalahi kewenangan.
"Kewenangan DPR tidak berkaitan dengan tata kelola keuangan. Itu yang kita tolak. Kami akan walk out," tegas Johnny.
Di tempat yang sama, anggota Komisi XI dari PDIP, Hendrawan Supratikno menuturkan, partainya tetap menolak jika UP2DP itu masih dalam format sekarang. Dia pun meminta dikaji ulang.
"Kami menolak UP2DP dalam format sekarang. Itu sesuai dengan pandangan resmi kami. Minta dikaji ulang, dimatangkan secara bersama-sama untuk harmonisasi dengan perundang-undangan lain," tegas Hendrawan.
Hendrawan pun setuju dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta pedoman umum UP2DP untuk disosialisasikan. Dia menegaskan, dalam sosialisasi dan harmonisasi itu memerlukan waktu dan tidak tergesa-gesa seperti ini.
Selain itu, Hendrawan menegaskan keuangan negara masih belum bisa membiayai jika UP2DP dimasukan dalam RAPBN 2016 dan direalisasikan.
"Keuangan negara dengan keadaan ekonomi kita seperti ini, belum bisa memungkinkan," pungkas Hendrawan. (Sun/Tnt)
PDIP dan Nasdem Kompak Tolak Dana Aspirasi Masuk RAPBN 2016
Anggota Komisi XI dari PDIP, Hendrawan Supratikno menuturkan, partainya tetap menolak jika UP2DP itu masih dalam format sekarang.
diperbarui 02 Jul 2015, 08:33 WIBDiterbitkan 02 Jul 2015, 08:33 WIB
Fachri Hamzah (tengah) menerima laporan dari Ketua Panja UP2DP Totok Daryanto (kiri) saat Sidang Paripurna terkait peraturan UP2DP, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Dana Aspirasi akhirnya disahkan DPR. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Warga RI Makin Banyak Pakai Kendaraan Listrik, Ini Buktinya
Jelang Debat Pilkada Jakarta, Pramono Anung Pilih Temui Warga Kediri di TMII
Israel Perluas Wilayah Serangan di Lebanon, Ribuan Orang Dilaporkan Mengungsi
Hyundai Bersiap Luncurkan 3 Mobil Baru di Indonesia, Mengaspal Akhir 2024
Emiten Pelayaran TAMU Jual Kapal Rp 215,9 Miliar Buat Bayar Utang
Simak Cara Cetak Kartu Ujian SKD CPNS 2024
Mengenal Sajian Bakmi Ayam H. Ahok, Kuliner Menarik di Jakarta Barat
Lirik Lagu Udang di Balik Batu dari Ungu, Lesti Kejora, dan Nassar Lagi Trending, Nyatanya Cintamu Palsu
Lama Tertunda, Manchester United Akhirnya Tuntaskan Transfer Wonderkid Idaman dari Arsenal
Survei: Jelang Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil-Suswono Unggul dari Pramono Anung-Rano Karno dan Dharma-Kun
VIDEO: Serangan Udara Israel Terhadap Masjid di Pusat Gaza Menewaskan 19 Orang
Daihatsu Gelar Kumpul Sahabat Makassar: Ajang Festival Kuliner, Musik, dan Cek Kesehatan