144 Lembaga Non-Struktural Bakal Diaudit untuk Efisiensi

Liputan6.com, Jakarta ‎Pemerintah akan mengevaluasi ratusan lembaga non-struktural yang berada di bawah Presiden Jokowi. Hal ini bertujuan untuk efisiensi kelembagaan dan reformasi birokrasi yang lebih baik.

‎"Ada sekitar 144 lembaga negara yang semua bermuara kepada presiden sehingga itu sangat merepotkan. Oleh karena itu, Wapres berikan arahan melakukan audit kelembagaan negara," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Yuddy mengatakan‎ Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menjadi Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2015. Evaluasi lembaga non-struktural yang belum efisien sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu, dan hasilnya akan dilaporkan 2 bulan setelah Lebaran.

Politisi asal Hanura ini menyampaikan tidak semua lembaga tersebut akan dihilangkan, tapi bisa saja dilebur dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Kasihan Presiden, lebih dari 100 lembaga di bawah Presiden dan masing-masing punya agenda melaporkan rapat dengan Presiden. Habis waktunya kalau tiap hari saja. Habis itu. Tapi bukan karena itunya. Kita ingin lakukan bisnis proses kelembagaan yang lebih baik lagi, tidak terlalu besar lembaganya," tutur Yuddy.

Yuddy juga menjelaskan para PNS tidak perlu khawatir dengan ‎nasib mereka bila lembaga non-strukturalnya kena efisiensi. Mereka tidak akan dipensiunkan, melainkan ditaruh di tempat kerja lainnya.

"Saya belum hitung (jumlah pegawainya), tapi yang pasti enggak akan menghebohkan. Tidak di atas 10.000, enggak banyak juga, ada lembaga yang hanya 30-40 orang, anggap saja ada 20 lembaga yang dilikuidasi, anggap saja 1 lembaga 50 orang, kira-kira 1.000 orang maksimalnya," tandas Yuddy. (Cho/Sss)