Andreas PDIP: Reshuffle Kabinet Lebih Cepat Lebih Baik

Liputan6.com, Jakarta Reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja dinilai harus dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selama 7 bulan terakhir, kinerja Kabinet Kerja dianggap kurang baik.

"Yang mendesak perlunya reshuffle itu rakyat. Rakyat merasakan itu. Kita bertanggung jawab pada pemerintahan ini. PDIP yang usung Jokowi, sehingga kita ada tanggung jawab moral untuk beri masukan pas bagi pemerintahan ini," kata politikus PDIP Andreas Pereira dalam diskusi politik '‎Perombakan Kabinet Sudah Net' di Menteng, Jakarta, Sabtu (8/8/2015).

"Ya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa setelah pidato (nota keuangan) untuk penyelenggaraan anggaran, agar menteri bisa mempersiapkan,"‎ tambah dia.

Menurut Andreas, perombakan kabinet bukanlah hal yang mengejutkan. Ia menjelaskan saat awal menunjuk para menteri di awal pemerintah‎an, Jokowi telah memberi sinyal akan melakukan reshuffle bila kinerja kurang memuaskan.

"Perubahan kabinet itu sebenarnya sudah disampaikan Jokowi pada awal pemerintahan. Dia akan melakukan evaluasi, khususnya para pembantunya kurang lebih sebelum setahun," ujar Andreas.

Andreas ‎berkelakar belum dilakukannya perombakan karena Jokowi memberi kesempatan bagi para menterinya untuk merasakan Lebaran di rumah dinas masing-masing. Namun, penundaan perombakan tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi.

"Satu problem yang cukup dirasakan itu implementasi anggaran di daerah. Di Jawa itu tidak terlalu terasa, tapi kampung saya terasa betul. Sektor swasta di daerah tidak banyak, aplagi situasi tidak normal. Uang itu ada, tapi uang tidak beredar,"‎ pungkas Andreas.

Isu Menguat

‎Pengamat dari Populi Center Nico Harjanto menambahkan, isu mengenai perombakan kabinet ini memang kembali menguat. Salah satu pemicunya adalah laporan terkini mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal II yang hanya 4,67 persen.

‎Selain itu, Nico melihat pula koalisi pendukung Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet. Hal tersebut perlu dilakukan agar instruksi presiden dijalankan oleh para menterinya.

"‎Faktor eksternal dari koalisi juga ingin ada pergantian dan untuk memperkuat dukungan di DPR agar program pemerintah bisa diamankan di DPR. Jangan seperti kemarin, tidak setuju revisi UU KPK, tapi di paripurna DPR malah gol, kemudian dana aspirasi," tandas Nico. (Alv/Sss)