Alasan Jokowi Tidak Serahkan Nama Menteri Barunya ke KPK

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengakui tidak mengirim data 5 menteri dan 1 seskab yang dilantik Presiden Joko Widodo Rabu kemarin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)‎.

Menurut Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, pengajuan nama-nama tersebut tidak diperlukan. Karena kemampuan dan rekam jejak 6 orang itu dianggap sudah cukup baik.

"Presiden menganggap figur menteri yang baru diangkat ini merupakan figur yang sudah cukup diketahui publik. Presiden juga sudah mempertimbangkan integritas mereka dan sudah cukup mengenal mereka," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).

Teten menjelaskan, pengangkatan 6 menteri ini diperlukan sebagai langkah cepat untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha. Pengajuan nama ke KPK, tentunya membutuhkan waktu dan dapat membuat proses reshuffle berlarut-larut.

"Ini kurang bagus kalau reshuffle itu berlarut-larut. Karena kepastian politik, saya kira penting untuk bisnis dalam situasi ekonomi yang melemah ini. Jadi Presiden ingin bentuk tim ekonomi yang punya pengalaman tangani krisis," tegas dia.

Teten pun mempersilakan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai 6 tokoh yang baru dilantik menjadi menteri dan seskab itu. Namun, Presiden juga tetap akan mengevaluasi masa-masa awal bekerja 6 tokoh tersebut.

"Presiden akan terus melakukan evaluasi di kabinet ini. Tapi KPK dan PPATK juga bisa memeriksa laporan kekayaan mereka, sehingga Presiden juga terbuka," pungkas Teten.

Presiden Jokowi pada Rabu 12 Agustus 2015, melantik ‎5 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri di Istana. Pelantikan dihadiri seluruh menteri Kabinet Kerja dan sejumlah tokoh nasional.

Menteri-menteri yang dilantik tersebut yakni Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.

Selain itu, Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menggeser Andrinof Chaniago, dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Presiden juga mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) menggantikan Andi Widjajanto. (Rmn/Sun)