Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK debat publik, terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Namun, JK enggan menanggapi ajakan itu dan meminta Rizal ‎belajar terlebih dahulu sebelum berkomentar.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan, mengontrol Rizal yang dinilai bisa memperumit masalah yang sedang dihadapi pemerintah.‎ Jokowi sebagai pemimpin tertinggi bertanggungjawab membuat kabinetnya tidak gaduh.
"Saya yakin, Pak Jokowi bisa mengkoordinir pemerintahannya. Presiden bertanggungjawab untuk mendamaikan ini," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, jika terjadi perbedaan dan perdebatan dalam pemerintahan, sebaiknya tidak tampak di depan publik. Jika perdebatan ini dipertontonkan di hadapan publik, dia khawatir pemerintah terlihat tidak solid.
"Pasar tidak boleh membaca bahwa pemerintahannya tidak konsolidatif," ujar Fahri.
Fahri menyatakan, cara kerja lembaga eksekutif berbeda dengan lembaga legislatif. Di DPR atau DPRD, para anggota dewan bisa bebas berdebat secara terbuka dengan keyakinan masing-masing. Namun di pemerintahan, perbedaan harus dibahas secara tertutup di rapat internal.
"Jadi tolong pembagian tugas ini dibicarakan, jangan tampakkan perbedaan di depan umum. Berdebat sampai gebrak meja itu hanya boleh di DPR," imbau dia.
Menko Kemaritiman Rizal Ramli sebelumnya mengkritisi program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang‎ dicanangkan Presiden Jokowi. Menurut dia, target pemerintah membangun proyek kelistrikan 35 ribu MW terlalu besar. Maka itu, pemerintah akan melakukan evaluasi atas target tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi omongan menteri barunya tersebut dengan santai. JK meminta Rizal terlebih dahulu memahami proyek tersebut, sebelum menyampaikan pernyataan ke publik. Karena membangun pembangkit dengan kapasitas 50 ribu MW sangat mungkin dilakukan.
"Sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal (proyek pembangkit listrik 35 ribu MW) tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu MW pun bisa dibuat," kata JK di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen baru-baru ini.
Membalas pernyataan Wapres JK tersebut, Rizal meminta JK menemuinya dan berdebat di depan umum mengenai program pembangkit listrik 35 ribu MW itu. "Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum‎," tantang Rizal di Istana Kepresiedenan, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2015. (Rmn/Ein)
Jokowi Diminta Damaikan Kisruh JK-Rizal Ramli
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta perdebatan dalam pemerintahan, sebaiknya tidak tampak di depan publik.
diperbarui 19 Agu 2015, 14:30 WIBDiterbitkan 19 Agu 2015, 14:30 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InternasionalAhli Kimia: Israel Gunakan Bom Terlarang di Lebanon
Berita Terbaru
Pengacara Minta Yudha Arfandi Dibebaskan Terkait Kasus Dante, Sebut Kliennya Tidak Terbukti Lakukan Pembunuhan
5 Cara Mengenali Emas Asli, Tips Lindungi Investasi dan Hindari Penipuan
KPUD Kota Depok Didesak Gencar Sosialisasikan Pilkada 2024
7 Rekomendasi Drakor Superhero Terbaik, Wajib Ditonton
Baru 6 Hari Menjabat, Wali Kota Chilpancingo Meksiko Alejandro Arcos Meninggal Dunia
7 Potret Kamila Asy Syifa Istri Gus Zizan Sebelum Nikah, Hobi Travelling
Xiaomi 14T Series Tiba di Indonesia, Tulus Ikut Meriahkan Penjualan Perdana
Kondisi Terkini 12 Anak Panti Asuhan Korban Pelecehan Seksual Pemilik dan Pengasuh di Tangerang
VIDEO: Peringatan 7 Oktober, Israel Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Jadwal Arctic Open 2024 dan Daftar Wakil Indonesia, Awal Tur Eropa
LMAN Cetak PNBP Rp 3,2 Triliun hingga Oktober 2024
Momen Ultah Azizah Salsha Ternoda Rekaman Suara Diduga Pratama Arhan Minta Rachel Vennya Viralkan Kabar Perselingkuhan Istrinya