Jokowi Diminta Damaikan Kisruh JK-Rizal Ramli

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK debat publik, terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Namun, JK enggan menanggapi ajakan itu dan meminta Rizal ‎belajar terlebih dahulu sebelum berkomentar.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan, mengontrol Rizal yang dinilai bisa memperumit masalah yang sedang dihadapi pemerintah.‎ Jokowi sebagai pemimpin tertinggi bertanggungjawab membuat kabinetnya tidak gaduh.

"Saya yakin, Pak Jokowi bisa mengkoordinir pemerintahannya. Presiden bertanggungjawab untuk mendamaikan ini," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, jika terjadi perbedaan dan perdebatan dalam pemerintahan, sebaiknya tidak tampak di depan publik. Jika perdebatan ini dipertontonkan di hadapan publik, dia khawatir pemerintah terlihat tidak solid.

"Pasar tidak boleh membaca bahwa pemerintahannya tidak konsolidatif," ujar Fahri.

Fahri menyatakan, cara kerja lembaga eksekutif berbeda dengan lembaga legislatif. Di DPR atau DPRD, para anggota dewan bisa bebas berdebat secara terbuka dengan keyakinan masing-masing. Namun di pemerintahan, perbedaan harus dibahas secara tertutup di rapat internal.

"Jadi tolong pembagian tugas ini dibicarakan, jangan tampakkan perbedaan di depan umum. Berdebat sampai gebrak meja itu hanya boleh di DPR," imbau dia.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli sebelumnya mengkritisi program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang‎ dicanangkan Presiden Jokowi. Menurut dia, target pemerintah membangun proyek kelistrikan 35 ribu MW terlalu besar. Maka itu, pemerintah akan melakukan evaluasi atas target tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi omongan menteri barunya tersebut dengan santai. JK meminta Rizal terlebih dahulu memahami proyek tersebut, sebelum menyampaikan pernyataan ke publik. Karena membangun pembangkit dengan kapasitas 50 ribu MW sangat mungkin dilakukan.

"Sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal (proyek pembangkit listrik 35 ribu MW) tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu MW pun bisa dibuat," kata JK di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen baru-baru ini.

Membalas pernyataan Wapres JK tersebut, Rizal meminta JK menemuinya dan berdebat di depan umum mengenai program pembangkit listrik 35 ribu MW itu. "Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum‎," tantang Rizal di Istana Kepresiedenan, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2015. (Rmn/Ein)