RUU APBN 2016 Disetujui DPR dengan Banyak Catatan

Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar paripurna kedua masa sidang I tahun 2015-2016 dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2016 serta nota keuangan. Rapat paripurna ini juga dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Ketua DPR Setya Novanto, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Usai menggelar Sidang Paripurna, Taufik Kurniawan menjelaskan, sebagian besar fraksi di DPR mendukung dan setuju RUU APBN 2016 yang disampaikan presiden pada 14 Agustus 2015.

Pada Sidang Paripurna itu, beberapa fraksi menyampaikan pendapatnya mengenai RUU APBN 2016. Di antaranya, pandangan dari Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Rachel Maryam, dia mengatakan arah pembangunan ekonomi masih sepenuhnya bergantung pada APBN. RUU APBN 2016 yang telah disampaikan presiden pada 14 Agustus dinilai masih belum terdapat perubahan yang fundamental.

"Sulit kiranya mewujudkan keadilan bagi masyarakat dengan target pertumbahan 5,5 persen. Minimnya usaha pemerintahan tidak mencerminkan semboyan kerja, kerja, kerja. Sudah saat pemerintah memberikan indikator terkait dampak inflasi secara khusus untuk mengukur dampak terhadap nelayan, buruh dan petani," ujar dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Selain itu, Rachel juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memberi kenaikan anggaran terhadap dana desa.

Pada kesempatan yang sama, pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Laila Istiana menjelaskan, sebaiknya pemerintah  lebih cermat dalam mengambil kebijakan. Pemerintah harus bisa menjaga momentum agar tidak kontra produktif dalam menjaga anggaran.

Laila juga memberikan catatan terkait perkembangan ekonomi makro untuk pemerintahan Joko Widodo. "Memperbaiki kinerja ekspor dan dapat menekan laju inflasi di bawah 4,5 persen dengan memanfaatkan tim pengendali inflasi daerah serta tidak memberikan beban berlebih kepada masyarakat dan industri," tutur dia.

"Alokasi dana desa terus ditingkatkan namun perlu diperhatikan kesiapan aparat desa dalam menerima anggaran tersebut. Kami setuju APBN 2016 untuk ditindaklanjuti pada pembahasan selanjutnya," sambung Laila.

Pandangan lain dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Syaikhul Islam Ali yang menyatakan, prediksi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan presiden sebesar 5,5 persen optimis bisa diraih melihat prediksi 2016 yang lebih stabil dari tahun sebelumnya.

Syaikhul menyarankan, pemerintah harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan pemerintah perlu menjaga kelancaran serta distribusi pangan. (Mut)