Pimpinan DPR Terima Audiensi Punakwan, Bahas Fenomena Ojek Online

Edi berpandangan, seharusnya Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) juga memberikan fasilitas kepada ojek pangkalan.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 28 Agu 2015, 02:17 WIB
Diterbitkan 28 Agu 2015, 02:17 WIB
Selain Kampus UI Depok, Ini Titik-Titik Rawan Bagi GO-JEK
Go-jek (Foto:www.go-jek.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPR menerima audiensi organisasi masyarakat bernama Punakwan, yang beranggotakan cendekiawan dan budayan. Mereka di antaranya Guru Besar ekonomi Profesor Sri Edi Swasono,‎ Jaya Suprana, Mahfud MD, Adhyaksa Dault, HS Dillon, J Kristiadi, Romo Benny Susetyo, Emil Salim, dan Christianto Wibisono‎.

Mereka datang membahas‎ fenomena ojek online, Go-Jek dan Grab Bike, yang sudah merambah sejumlah daerah. Di mana, keberadaan mereka kerap menimbulkan konflik dengan ojek pangkalan, yang merasa dirugikan oleh keberadaan mereka‎.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Edi meminta kepada pimpinan DPR agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) turun langsung menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kan ada departemen koperasi, apa kerjaannya? Turun dong," desak Edi saat beraudiensi dengan Ketua DPR Setya Novanto di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Edi mengatakan pihaknya mendapatkan keluhan dari ojek pangkalan yang merasa tersaingi dengan perusahaan besar, yang menaungi ojek-ojek online tersebut.

"Grab Bike dan Go-Jek, memang orang-orang senang Goj-Jek karena murah. Tapi murah disubsidi. Nanti pikiran mereka, spekulasi mereka, kalau nanti sudah tersingkir pasti juga naik. Jadi mengapa sih membiarkan ini terjadi? Harusnya (ojek pangkalan) diberdayakan," saran dia.

Edi berpandangan, seharusnya Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) juga memberikan fasilitas kepada ojek pangkalan. Saat pemerintah tidak memiliki lapangan pekerjaan, maka rakyat membuka usaha sendiri, yakni jasa ojek.

Edi pun menyesalkan adanya konflik antara ojek pangkalan dengan pengemudi ojek online. Padahal, mereka berasal dari status sosial yang sama.

"Ini bertengkar, sorry ya, bertengkar sesama pribumi, sesama orang miskin. Enggak enak itu, jadi kaum pemodal senang saja. Sekarang masih mensubsidi, subsidi ada batasnya, batasnya kalau ojek tersingkir semua. Yang satu milik rakyat, milik sendiri, kalau satu lagi (ojek online), you jadi buruh. You pilih menjadi tuan pada diri sendiri atau kuli orang lain?" tanya dia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengutip pernyataan Sri Edi Swasono, di mana ojek online dianggap melakukan monopoli. Sehingga satu solusinya diperlukan koperasi ojek pangkalan.

Meski pun Politisi Partai Gerindra itu menilai ojek online merupakan kreativitas dan inovasi, namun jangan sampai mematikan ojek pangkalan.

"Jalan keluarnya, ya menjalin sinergi dengan cara membangun kekuatan dalan bentuk koperasi ojek," pungkas Fadli.

Belakangan ini kerap terjadi pengeroyokan oleh pengojek pengkalan terhadap pengojek berbasis online, seperti Go-Jek dan Grab Bike. Para pengojek pangkalan merasa tersaingi dengan keberadaan para pengojek berseragam itu. Bahkan, di antara pengojek pangakalan melarang pengojek online mengambil penumpang di wilayah mereka mencari nafkah. (Rmn/Vra)


Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya