Ahok: Ada PNS 45 Hari Tak Masuk Kerja Belum Juga Dipecat

Yang membuat Ahok semakin kesal adalah tidak tegasnya Inspektorat DKI Jakarta dalam menindak PNS semacam ini.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 29 Agu 2015, 07:22 WIB
Diterbitkan 29 Agu 2015, 07:22 WIB
20150821-Gubernur Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku kesal dengan kelakuan para pejabat di Pemprov DKI. Sudah dipecat jadi pejabat tapi tidak juga memperbaiki sikap. Malah ada yang tidak masuk 45 hari.

"Yang jadi staf enggak masuk-masuk stres juga banyak. Makanya saya mau pecat itu PNS yang 45 hari enggak masuk," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Yang membuat Ahok semakin kesal adalah tidak tegasnya Inspektorat DKI Jakarta dalam menindak PNS semacam ini. Mereka justru hanya dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.

"Nah sekarang enggak mau pecat lagi, ngatur-ngatur nih ajuin mau mundur segala macam supaya bisa dipecat dengan hormat kan. Makanya inspektorat main ini geng-gengan ini," ungkap Ahok.

Dia juga mencium adanya unsur politik sehingga membuat para pejabat mengundurkan diri. Termasuk tertutupnya peluang bermain anggaran yang kini mulai dilakukan Ahok.

"Kamu bayangin enggak sih semua orang tahu, rahasia umum pejabat DKI ini dapat duitnya kaya raya banget. Ada auditor swasta bilang sama saya. Orang ribut gaji DKI Rp 60-70 juta eselon II, buat mereka yang maling mah seupil aja enggak ada artinya," kata Ahok.

Karena itu, dia sudah tidak heran banyak bawahannya yang tidak suka dengan caranya memimpin yang menutup sekecil mungkin keran korupsi.

"Ya wajar mereka berdoa gubernurnya pergi cepet atau mati di jalan. Gitu kan ngarep-ngarep," ujar Ahok.

Menurut Ahok, hal ini pula yang membuat para PNS tidak mau menjalankan kegiatan dalam program di APBD 2015 sehingga penyerapan anggaran menjadi sangat rendah.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mencontohkan, untuk mengangkut sampah di sungai ke truk saja butuh Rp 400 miliar karena menggunakan kasa swasta. Itu pun tidak sesuai dengan sampah yang berhasil diangkut karena di sungai tetap saja ada sampah yang menumpuk.

Meski sudah menutup berbagai kemungkinan korupsi, para pejabat rupanya tidak kehabisan akal. Mereka tidak mau membeli alat berat padahal sudah tercantum di e-catalog. Mereka tetap ingin sewa untuk bisa mendapat tambahan uang komisi. (Ado/Ron)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya