Demokrat Desak Proyek Gedung Baru DPR Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Rencana 7 megaproyek DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat yang anggarannya mencapai Rp 1,6 triliun, masih menuai pro-kontra. Tanggapan dari Partai Demokrat, misalnya. Partai ini meminta 7 megaproyek itu ditunda. Hal ini didasarkan keadaan ekonomi Indonesia yang masih belum menentu.

"Dalam situasi keprihatinan seperti ini prioritas penting. Kalau APBN longgar, tentu kita dukung. Tapi keadaan sulit harus ada prioritas. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah jelaskan bagaimana meringankan beban rakyat," ucap Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (28/8/2015).

Menurut Amir, beban rakyat itu jangan dilupakan. Walaupun infrastruktur penting untuk jangka panjang.

"Tapi keadaan sulit ini, tidak hitung 2 atau 3 tahun ke depan, tapi sekarang dan besok dihadapi. Infrastruktur harus dipilih mana yang kita kerjakan karena baru akan kita rasakan kemudian, mungkin bukan di penguasa sekarang, tapi penguasa berikutnya," papar Amir.

Amir menambahkan, rencana proyek pembangunan fasilitas dan gedung baru DPR tersebut tidak tepat waktu. "Dengan segala kerepotan di DPR walau staf ahli bertambah, lakukan penyesuaian dulu dan jangan sampai rakyat anggap mereka dilupakan," lanjut Amir.

Senada dengan Amir, Koordinator Juru Bicara PD Ruhut Sitompul juga mengatakan proyek tersebut harus ditunda. Langkah Jokowi menolak tanda tangan prasasti gedung dinilai sebagai sikap yang tepat.

"Kalau memang gedung itu, saya yang pertama mengatakan untuk ditunda dulu. Janganlah lakukan jebakan 'batman'. Maka itu saya acungi jempol Presiden Jokowi menolak tanda tangan prasasti gedung (proyek gedung baru DPR) itu," ungkap Ruhut.

Demokrat Bantu Pemerintah

SBY sang Ketua Umum Partai Demokrat pun telah menginstruksikan kepada kadernya membantu pemerintah, untuk menjalankan program yang pro-rakyat. Menurut Ruhut itu sudah dilakukan di DPR.

"Jalankan program pro-rakyat Pak SBY itu sudah dilakukan. Meskipun sebagian ganti casing, tapi apa pun namanya kita bantu Presiden yang sudah kerja keras," tutur Ruhut.

Ketua Komisi IX Dede Yusuf pun menegaskan bahwa instruksi SBY sangat jelas, terutama soal pengawasan RAPBN 2016 di DPR.

"Sebentar lagi di Banggar (Badan Anggaran) DPR akan membahas RAPBN 2016. (Karena itu anggaran pengadaan) kasur Rp 12 miliar kita tahan dulu. Ada sektor riil yang harus dibicarakan. Bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi," tegas dia.

Adapun Ketua Komisi X DPR yang juga kader PD, Teuku Rifky Harsya menjelaskan Fraksi Demokrat sebenarnya sudah bekerja membantu pemerintah, di mana salah satunya meningkatkan penghasilan pemerintah dari sektor pariwisata.

"Misalnya sektor pariwisata, di mana pemerintah mencoba agar daerah-daerah untuk menggalakkan pendapatan. Itu yang kita dukung," tutup Rifky.

DPR sebelumnya merencanakan pembangunan 7 proyek. Yakni, pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (Ans/Ali)