Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Presiden Jokowi Rabu 2 September lalu.
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai, dukungan tersebut tidak gratis, melainkan ada timbal‎ balik.
"PAN masuk ditawarkan 1 atau 2 jabatan di kementerian sebagai tanda atau simbol bagian pemerintah," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Lukman mengusulkan, bila nanti ada perombakan kabinet jilid II untuk memasukkan kader PAN‎, maka 4 ketua umum dari PKB, PDIP, Partai Nasdem, dan Hanura, harus duduk bersama membahasnya.
Anggota Komisi II itu juga menuturkan, semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK harus menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.
"Semuanya harus menerima konsekuensi, PKB, PDIP, Hanura, Nasdem atau profesional pun misal mesti dikurangi jatahnya, ya semuanya tergantung kesepakatan para ketum (ketua umum). Pasti ada. Enggak mungkin masuk tanpa ada menggeser orang," tegas Lukman.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK pada Rabu 2 September lalu di Istana Negara. Dukungan ini disebutnya tanpa ada kepentingan untuk mendapatkan jabatan kursi menteri di pemerintahan.
"Kita sama sekali tidak membicarakan soal apakah kabinet dan seterusnya," kata Zulkifli.
Bergabungnya PAN disambut baik oleh Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan, bergabungnya PAN bersama pemerintah kembali memperkuat persatuan bangsa. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan perekonomian global.
"Saya sangat menghargai bergabungnya PAN ke pemerintah dan saya mengajak semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan kepentingan negara dan rakyat lebih besar. Inilah politik kebangsaan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Rmn/Ans)
Dukung Pemerintah, PAN Dapat Jatah Kursi Menteri?
Semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK diminta menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.
diperbarui 04 Sep 2015, 16:33 WIBDiterbitkan 04 Sep 2015, 16:33 WIB
Hanura Wiranto (ketiga kanan) bersama Presiden Jokowi dan Ketum PAN Zulkifli Hasan memberi keterangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2015). PAN menyatakan resmi bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
4 Astronaut di Stasiun Antariksa Ungkap Rencana Thanksgiving
3 Zodiak Ini Paling Jago Bikin Pesta Kumpul-Kumpul Bersama Sahabatnya
7 Langkah Sukses Mulai Bisnis dari Nol
Unilever Lepas Bisnis Es Krim Rp 7 Triliun, Bagaimana Prospeknya?
Ikuti Petunjuk Google Maps, Tiga Pria Meninggal Dunia
Hari Dongeng Nasional, Penghargaan Berharga untuk Pak Raden
Bali Jadi Destinasi Tidak Layak Dikunjungi pada 2025, Krisis Sampah Disorot
Jadwal Siaran Langsung Liga Europa di SCTV dan Vidio, Jumat 29 November 2024
Cara Menurunkan Kolesterol dan Penyakit Jantung, Daftar Makanan Sehat yang Kaya Nutrisi untuk Tubuh
Kebijakan Ganjil Genap Jakarta Kembali Diberlakukan, Kamis 28 November 2024
Jennifer Coppen Saat Ini Ogah Pacaran Lagi: Biarkan Gue Jadi Janda Hot
Prabu Revolusi Diganti, Meutya Hafid Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen Kementrian Komdigi