Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Presiden Jokowi Rabu 2 September lalu.
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai, dukungan tersebut tidak gratis, melainkan ada timbal balik.
"PAN masuk ditawarkan 1 atau 2 jabatan di kementerian sebagai tanda atau simbol bagian pemerintah," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Lukman mengusulkan, bila nanti ada perombakan kabinet jilid II untuk memasukkan kader PAN, maka 4 ketua umum dari PKB, PDIP, Partai Nasdem, dan Hanura, harus duduk bersama membahasnya.
Anggota Komisi II itu juga menuturkan, semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK harus menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.
"Semuanya harus menerima konsekuensi, PKB, PDIP, Hanura, Nasdem atau profesional pun misal mesti dikurangi jatahnya, ya semuanya tergantung kesepakatan para ketum (ketua umum). Pasti ada. Enggak mungkin masuk tanpa ada menggeser orang," tegas Lukman.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK pada Rabu 2 September lalu di Istana Negara. Dukungan ini disebutnya tanpa ada kepentingan untuk mendapatkan jabatan kursi menteri di pemerintahan.
"Kita sama sekali tidak membicarakan soal apakah kabinet dan seterusnya," kata Zulkifli.
Bergabungnya PAN disambut baik oleh Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan, bergabungnya PAN bersama pemerintah kembali memperkuat persatuan bangsa. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan perekonomian global.
"Saya sangat menghargai bergabungnya PAN ke pemerintah dan saya mengajak semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan kepentingan negara dan rakyat lebih besar. Inilah politik kebangsaan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Rmn/Ans)
Dukung Pemerintah, PAN Dapat Jatah Kursi Menteri?
Semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK diminta menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.
diperbarui 04 Sep 2015, 16:33 WIBDiterbitkan 04 Sep 2015, 16:33 WIB
Hanura Wiranto (ketiga kanan) bersama Presiden Jokowi dan Ketum PAN Zulkifli Hasan memberi keterangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2015). PAN menyatakan resmi bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Pesawat Jeju Air Kecelakaan di Bandara Korea Selatan, Bawa 181 Penumpang
Pemain Sering Cedera Manchester United Mau Ditolong Napoli, Conte Ingin Ulangi Kisah McTominay
Ada Malam Muhasabah dan Doa Bersama di Monas Besok, Begini Rekayasa Lalu Lintasnya
Harga Tiket Masuk Jakarta Aquarium, Wisata Indoor Menarik di Jakarta
Tips Hindari Penipuan Modus Meminjam Uang dari Teman
Dinar Candy Tanggapi Gosip Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call, Begini Katanya
Pesawat Jeju Air Alami Kecelakaan di Korea Selatan, 28 Orang Tewas
Fadli Zon Serahkan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakeraan ke Ahli Waris 2 Maestro Budaya
Sumbang Rp 4,7 Miliar, Bos Ethereum Mau Adopsi Kuda Nil Viral Moo Deng
Bayan Resources Bidik Produksi Batu Bara Naik jadi 72 Juta Ton di 2025
Ketum Parpol Bertemu Prabowo di Kertanegara, Zulhas: Itu Pertemuan Rutin
Ada Game Corners di Bandara Soekarno Hatta, Penumpang Bisa Tunggu Penerbangan Sambil Main Gim Lokal