Soal Kasus Suap PTUN Medan, PPP Minta KPK Jangan Tebang Pilih

Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Gozali, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membongkar tuntas kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara.

Gozali berharap penuntasan kasus tidak berhenti sampai pada pengacara senior OC Kaligis, yang juga mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem.

"Saya percaya terhadap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK. Kita dukung penuh semoga tidak ada hambatan-hambatan psikologis maupun struktural," kata Gozali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Menurut Gozali, dalam kasus yang melibatakan gubernur Sumatera Utara dan istri muda ini, terdapat dua kasus berbeda di dalamnya, yakni kasus suap hakim PTUN Medan dan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumut, yang menurutnya tidak lepas dari kepentingan Partai Nasdem.

"Terlebih di persidangan kasus suap hakim PTUN Medan di Pengadilan Tipikor, beberapa nama petinggi Nasdem turut disebut-sebut," papar Gozali.

Diduga ada proses lobi-lobi untuk mengamankan kasus dana bansos Pemprov Sumut di Kejagung melalui pertemuan di Kantor DPP Nasdem. Hal itu diungkapkan Evi Susanti, istri kedua Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dalam BAP-nya.

Dalam BAP disebut ada pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, OC Kaligis, Gatot dan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi yang membahas islah antara Gatot dan Erry.

"Sebabnya, pihak Erry disebut-sebut yang melaporkan dugaan korupsi bansos Pemprov Sumut ke Kejagung. Erry, selain menjabat sebagai Wagub merupakan Ketua DPW Nasdem Sumut," imbuh Gozali.

Kabarnya, ‎lanjut Gozali, pertemuan di Kantor Nasdem sesuai dengan yang disampaikan Evi, sebagai tindaklanjut untuk meminta tolong Surya Paloh agar menekan Kejagung yang dipimpin HM Prasetyo.

"Prasetyo sendiri saat diangkat sebagai Kejagung merupakan petinggi Partai Nasdem," sambung dia.

Gozali menekankan, KPK harus berlaku adil dalam penegakan hukum korupsi bagi setiap warga negara. Lembaga antirasuah itu diminta harus tetap independen dan profesional tanpa pandang bulu dalam memberantas korupsi.

"Jangan karena ini diduga melibatkan pengusaha besar, parpol yang sedang naik daun, lalu prosesnya jadi terhambat," tandas Ghozali. (Dms/Ali)