Setahun Jokowi-JK, Evaluasi Amdal Perkebunan untuk Kabut Asap

Ke depan, setelah setahun pemerintahan Jokowi-JK akan lebih menghargai saran dan usul dari LSM pecinta lingkungan.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 20 Okt 2015, 10:11 WIB
Diterbitkan 20 Okt 2015, 10:11 WIB
20151019-Jusuf Kalla-Jakarta
Wapres Jusuf Kalla di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Masalah kabut asap memang terjadi hampir tiap tahun, bak tamu yang rutin berkunjung. Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, masalah ini akan menghabiskan banyak waktu akibat fenomena El Nino.

"Kabut asap memang berlangsung tiap tahun, tapi tahun ini lebih besar dampaknya karena El Nino," ujar JK, dalam wawancara khusus 'Setahun Jokowi-JK' bersama Liputan6.com dan Liputan 6 SCTV, di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Minggu 18 Oktober 2015.

Masalah kabut asap, lanjut JK, terjadi karena niat perusahaan untuk memanfaatkan lahan gambut. Cara mudah untuk memanfaatkan lahan itu adalah dengan membakarnya.

Karena itu, ‎lanjut JK, pemerintah sementara ini tidak akan memberikan izin baru untuk perluasan perkebunan daerah gambut. "Kita akan audit seluruh Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) dari pada perkebunan yang ada, khususnya di daerah gambut," ujar dia.

"Tegakkan secara hukum pada yang melanggar, sambil intensifkan kerja sama Indonesia dan negara lain," sambung JK.

JK mengatakan, pemerintah akan lebih menghargai saran dan usul dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) pecinta lingkungan, supaya masalah kabut asap tidak terulang. Sebab, pemerintah punya niat teguh untuk perbaikan pada masa mendatang.

"Kita sebenarnya juga menghargai kritikan dan usulan dari LSM, Greenpeace, selama ini yang punya usul objektif. Kita perhatikan usul itu dalam menentukan langkah," tandas JK. (Rmn/Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya