Eks Pejabat Bareskrim: Pengadaan Mobile Crane Tidak Terencana

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Purn) Victor Edison Simanjuntak memberikan penjelasan terkait pengadaan mobil crane kepada Tim Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II DPR. Ia menyebut dalam pengadaan barang tersebut, PT Pelindo II tanpa perencanaan yang benar.

Victor yang kapasitasnya diundang Pansus Pelindo II ini mengatakan, pada proses pengadaan crane oleh Pelindo II, 8 pelabuhan menolak dengan alasan crane tak dibutuhkan.

"Pengadaan 10 mobile crane ini tidak melalui perencanaan yang benar dan tidak dilakukan analisis kebutuhan. Ketika barang itu sudah ada itu malah tidak di gunakan. Karena memang pimpinan 8 pelabuhan itu katakan tak butuh barang," kata Victor di hadapan anggota Pansus Pelindo II‎, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2015.

Victor menyebutkan, pengadaan crane oleh PT Guangxi juga bermasalah. Oleh karena itu, Victor mempertanyakan siapa yang menjadi beking PT Guangxi hingga memenangkan proyek pengadaan mobil crane tersebut.

"Pertama itu gagal, Guangxi mengajukan harga di atas perkiraan sendiri. Begitu juga lelang kedua nggak ada pendaftar, hanya Guangxi sendiri. Dan itu kan seharusnya dibatalkan. Tapi Guangxi menang. Nah, yang jadi pertanyaan, itu di belakang Guangxi siapa?" tanya dia.

Selain itu, Victor menyebut ada pengadaan palsu di Pelindo II. Di mana lockbook mobile crane di palsukan. "Lockbook menunjukkan ratusan meter, padahal sebenarnya mobile crane belum digunakan," tutur dia.

Mark up Harga

Lebih lanjut Victor mengatakan, total nilai pengadaan crane mencapai Rp 45 miliar yang akan digunakan di 8 pelabuhan yakni Bengkulu, Pontianak, Palembang, Banten, Jambi, Teluk Bayur, dan Cirebon.

"Total nilai 45 miliar 650 juta untuk 8 pelabuhan. Perencanaan dilakukan oleh Pelindo II. Barang itu mulai dibeli sampai sekarag nggak digunakan," jelas dia.

Selain itu, dia menduga ada mark up dalam perencanaan pengadaan mobil crane Pelindo II. "Mobile crane yang digunakan kurang dari Rp 2 miliar. 10 unit, 1 unit sekitar Rp 1,6 miliar, berarti kira-kira hanya Rp 16 miliar. Ini berarti ada mark up sejak awal direncanakan," papar Victor‎. (Ado/Mar)