LWP NU Minta BPN Layani Masyarakat Bawah

Raker Menteri Agraria dengan Komisi II DPR — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Setahun kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN (Badan Pertanahan Nasional) Ferry Mursyidan Baldan mendapat kritikan. Karena, di mata warga Nahdlatul Ulama (NU) menteri dari Partai Nasdem ini dinilai kurang memiliki keberpihakan kepada kaum mustadhafin atau rakyat miskin.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU (LWP NU) Marwan Zainuddin. Menurut dia, program-program yang dijalankan Ferry cenderung elitis.

"Pelayanan pertanahan di mal-mal yang dilakukan BPN adalah salah satu contoh nyatanya. Hingga kini, pelayanan pertanahan itu hanya untuk orang kaya, sedangkan kaum di kampung masih kurang perhatian," ujar Marwan di Jakarta (5/11/2015).

Marwan mengingatkan, program yang tidak berpihak kepada rakyat miskin sangat bertentangan dengan semangat revolusi mental dan Nawacita yang menjadi pijakan dari Presiden Jokowi.

Padahal, jika Ferry komitmen dalam menjalankan fungsi pelayanan ini, maka kementeriannya harus dapat memprioritaskan masyarakat yang tidak mampu tersebut.

"Kan ada program prona, ajudikasi. Kenapa itu tidak dijalankan. Kebijakan itu harusnya bisa diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang notabene tidak memiliki akses kepada BPN," ujar Marwan.

Selain itu, Marwan mengatakan, banyak laporan kepada LWP NU yang menyebutkan program prona BPN tidak memberikan dampak berarti kepada masyarakat kecil.

"Program prona harusnya bisa lebih memebrikan manfaat besar. LWP NU berharap Ferry dapat mendorong program yang lebih baik kepada masyarakat yang kurang mampu," pungkas Marawan. (Dms/Ron)