Pansus Pelindo Diprediksi Bernasib Sama dengan Pansus Century

Liputan6.com, Jakarta - Pansus Pelindo II diperkirakan tak akan menghasilkan suatu keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik. Sebab, nuansa kepentingan politik sangat kentara sejak awal pembentukan pansus itu.

"Saya pesimistis Pansus itu bisa menghasilkan keputusan sesuai harapan publik. Pembentukan pansus itu pun terkesan terburu-buru kan. Tidak tahu apa yang dikejar," kata pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Firdaus Syam di Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Firdaus menuturkan, belajar dari Pansus Century beberapa tahun lalu yang hingga kini tak jelas rimbanya. Pansus Century hanya panas di awal, namun berakhir tanpa hasil apa pun.

Menurut dia, Pansus Pelindo tak akan jauh beda dengan Pansus Century. Sebab, dalam pansus yang muncul pasti kepentingan sekelompok elite tertentu karena memang tujuannya demikian.

Dengan demikian, imbuh dia, tak mengherankan bila kemudian publik bersikap apatis dengan keberadaan pansus itu. Publik tak lagi merasa bahwa Pansus Pelindo mampu membongkar suatu kasus besar, namun hanya diarahkan sesuai kepentingan segelintir elite.

"Pansus Pelindo akan bergulir menjadi bola liar yang terus mengambang. Nasibnya akan sama seperti Pansus Century. Saya kira publik tak perlu berharap banyak," ujar dia.

Dia menilai, tarik-menarik kepentingan di dalam pansus maupun tekanan dari partai politik tak dapat dihindari lagi. Hal itu terlihat dari sesama anggota yang sudah mulai melihat gelagat dari arah pansus itu.

Selain itu, seri terbaru perjalanan sejarah DPR akan diuji di Pannsus Pelindo II, karena tidak tepat ketika DPR menemukan suatu kasus di BUMN seperti Pelindo II langsung membentuk pansus.

Firdaus menambahkan ketidaktepatan Pansus Pelindo juga terlihat kinerja pansus selama ini yang terkesan membidik RJ Lino terus meski ada target orang lain juga. Hal itu akan membuat preseden buruk kinerja pansus.

"BUMN kita kan ada ratusan jumlahnya. Kalau separuh saja bermasalah DPR langsung bentuk pansus. Kalau sudah begitu DPR berubah saja jadi lembaga pansus," tandas Firdaus. (Ali/Ans)