Jelang Kongres GP Ansor, Sistem Perwakilan Dinilai Tak Layak

Liputan6.com, Jakarta - Dalam waktu dekat Gerakan Pemuda (GP) Ansor akan menggelar Kongres ke-15 di Yogyakarta. ‎Rapat tertinggi organisasi sayap kepemudaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu akan digelar pada Rabu 25 November 2015.

Sejumlah persiapan telah dilakukan. Salah satunya dengan menggodok sistem pemilihan ketua umum periode 2015-2020 dengan metode perwakilan.

Metode yang rencananya akan digunakan pada kongres tersebut telah disosialisasikan ke sejumlah pengurus wilayah dan pengurus cabang GP Ansor di seluruh Indonesia.

Namun sayangnya, tidak semua PW dan PC dapat menerima tawaran tersebut. Salah satunya, PC Ansor Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Mereka berharap sistem pemilihan ketua umum dilakukan seperti kongres-kongres Ansor sebelumnya.

"Sistem perwakilan dalam pemilihan Ketua Umum Ansor, menurut saya kurang tepat. Makanya, waktu ditawarkan dalam pra-kongres di Makassar kemarin, kami dan beberapa PC menolak wacana itu," ujar Ketua Umum PC Ansor Bolaang Mongondow Utara, Donal Lamunte melalui keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com, Jumat 13 November 2015.

Lebih lanjut dia mengatakan, sistem perwakilan tersebut akan menghilangkan hak suara dari PW dan PC untuk ikut menentukan sosok pemimpin Ansor periode mendatang.

"Kami di Pengurus Cabang sebagai ujung tombak dari Gerakan Pemuda Ansor juga ingin menentukan sosok pemimpin yang ideal, versi kami," tandas dia.

Menurut Donal, wacana mengubah sistem pemilihan langsung menjadi perwakilan ini bukan tanpa alasan. Paling tidak, panitia ingin ‎sistem perwakilan atau formatur ini dapat mencegah politik uang.

Kendati begitu, alasan tersebut masih dianggap lemah. Sebab, kata dia, ada atau tidaknya praktik politik uang ‎itu tergantung pada masing-masing kandidat yang maju dalam Kongres GP Ansor nanti.

"Itu tergantung dari para kandidat. Kalau seluruh kandidat komitmen tidak melakukan politik uang pasti itu tidak akan terjadi," tutur Donal.

Bahkan, dia juga menegaskan, sistem apa pun yang akan digunakan, pada dasarnya tidak bisa menjamin ada atau tidaknya politik uang. Semua tergantung dari komitmen kandidatnya.

"Meski kita menggunakan sistem formatur atau perwakilan, tidak menjamin (pemilihan ketua umum) bersih dari money politic," pungkas Donal. (Dms/Ado)