Mahyudin: Jangan Hanya Setya Novanto yang Diserang

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Partai Golkar mendorong agar kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo diselesaikan lewat panitia khusus (pansus). Wakil Ketua MKD Mahyudin mengatakan usulan dari rekan-rekannya itu hanya ingin menyelesakan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto secara transparan.

"Dalam kasus Freeport ini kan bukan hanya DPR saja yang terlibat," kata Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Desember 2015.

Pada rekaman yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD, terungkap ada nama MS dan R yang merupakan seorang pengusaha dan petinggi PT Freeport Indonesia.

"Kalau Pak MS-nya merekam sebagai laporan dari Freeport, saya kira MS kan tak mungkin bertemu Novanto saja dong, pasti dengan petinggi republik ini," ujar Mahyudin.
‎
Dia mengaku tak percaya dengan anggapan Novanto mencatut nama presiden untuk perpanjangan kontrak karya Freeport. Sebab Novanto sendiri mempunyai kekuasaan yang hampir sama dengan Presiden. Di mana perpajangan kontrak karya harus persetujuan DPR.

‎"Enggak usah mencatut nama (Presiden), Novanto juga punya nilai jual," ujar Mahyudin.

Oleh karena itu, dia beranggapan kasus ini hanya bertujuan untuk menyerang Novanto. Dia pun mendesak agar Freeport membuka semua rekaman yang mereka punya. Dia percaya bila Freeport juga merekam percakapan setiap pejabat yang ditemui.
‎
"Kalau kita mau terbuka, buka saja semua, termasuk rekaman bertemu menteri pasti ada kan. Jangan cuma Novanto saja yang diserang, itu tidak adil bagi Novanto," kata Mahyudin.
‎
Intervensi Partai

Mahyudin juga meminta agar perombakan anggota MKD tidak dibesar-besarkan. Pergantian ini menurutnya merupakan kewenangan fraksi dalam menurunkan kadernya dalam MKD.

"BKO (pergantian sementara) itu hal yang biasa dan nggak ada yang istimewa termasuk di Golkar ada 3 orang," ucap dia.

Mahyudin menegaskan, dalam MKD, sarat dengan kepentingan politik, sehingga partai boleh melakukan intervensi. Namun, yang tidak etis adalah pihak-pihak yang tidak punya kepentingan ikut mengintervensi kasus ini.

"Jadi enggak usah heran kalau banyak partai yang intervensi. Boleh-boleh saja. Semuanya berkepentingan," kata Mahyudin.

Bahkan, kata dia banyak juga yang hanya ingin tenar dengan mendompleng kasus ini.

Mahyudin meyakini 3 orang anggota baru MKD yang saat ini masuk, merupakan kader Golkar yang kompeten.

"Di Golkar 91 persen anggota Golkar kompeten semua. Kami tidak dipilih oleh rakyat kalau tidak kompeten, siapapun yang mau di BKO kan semuanya cukup berkualitas," jelas Mahyudin.