Wakil Ketua DPD: Jangan Sampai Freeport Jadi 'Bancakan'

Diduga kuat ada sejumlah elite politik di parlemen dan istana yang sangat berkepentingan dengan Freeport.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 04 Des 2015, 14:29 WIB
Diterbitkan 04 Des 2015, 14:29 WIB
DPD Ingin Terlibat dalam Pembahasan UU MD3
Wakil ketua DPD Farouk Muhammad (ketiga kiri) saat konferensi pers terkait perubahan UU MD3, Jakarta, Minggu (22/11/2014). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad, menilai Freeport seperti sudah menjadi ajang 'bancakan' atau hidangan yang diperebutkan sejumlah elit politik baik di DPR maupun istana.

Dugaan itu terlihat dari r‎ekaman percakapan soal perpanjangan kontrak Freeport, yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Di mana di dalamnya melibatkan politisi, pengusaha, dan petinggi Freeport.

"Ya memang semakin lebih kelihatan untuk mengamankan bisnis ini dengan membawa embel-embel kedudukan. Jangan sampai Freeport jadi bancakan," ucap Farouk.



Farouk menilai, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan punya pengaruh besar dalam menentukan masa depan Freeport di Indonesia. Terbukti dengan seringnya nama Luhut disebut dalam rekaman skandal 'Papa Minta Saham' itu.

"Iya, sepertinya Pak Luhut punya pengaruh besar (terkait negosiasi perpanjangan kontrak Freeport)," tutur dia.

Kendati begitu, Farouk tidak bisa memastikan apakah Luhut terlibat atau tidak dalam negosiasi kontak PT Freeport Indonesia itu.

Dirinya juga mengaku tidak tahu apakah skandal rekaman tersebut akan mempengaruhi posisi para elite itu di pemerintahan.

"Ya untuk mundur kita tidak bisa bilang, tapi kita kasih ke pihak (Luhut) dulu untuk memberikan klarifikasi. Kan namanya disebut berulang kali," pungkas Farouk.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya