Kenduri di Tengah Prahara Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat 4 Desember 2015 malam dibanjiri karangan bunga. Di sana, digelar hajatan besar Ketua DPR Setya Novanto. Anak gadisnya, Dwina Michaela dipersunting oleh Jason S Harjono.

Pesta besar ini dipersiapkan Novanto sejak jauh-jauh hari. Namun, sejurus itu sang 'Komandan' tengah dirundung masalah. Dia dihadapkan dengan dugaan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, terkait rekaman percakapan segitiga antara Novanto, pengusaha minyak M Riza Chalid, dan Presiden Direktur Maroef Sjamsoeddin. Percakapan di antara mereka terkait rencana perpanjangan kontrak karya Freeport.

Namun di balik kebahagiaan dan banjirnya tamu undangan, tidak tampak dua orang penting negeri ini: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Spekulasi muncul di balik absennya Jokowi-JK tersebut. Ada dugaan keduanya 'marah' kepada Novanto yang diduga mencatut nama mereka dalam menawarkan perpanjangan kontrak karya Freeport.

Jokowi hanya mengirim karangan bunga ucapan selamat bagi Dwina Michaela dan Jason. Tidak seperti karangan bunga pada umumnya yang menampilkan nama serta status jabatan, karangan bunga Jokowi minus Presiden RI, melainkan tertulis 'Jokowi & Keluarga'.

"Pak Jokowi dipastikan tidak hadir dalam acara tersebut," ujar sumber Liputan6.com di Istana Kepresidenan.

Sikap lebih keras ditunjukkan Jusuf Kalla. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan tak memberi ucapan selamat. Tak ada karangan bunga atau ucapan yang dikirimkan JK. Melalui juru bicaranya, Husain Abdullah, JK mengatakan dengan tegas tak akan menghadiri hajatan Novanto itu.

"Tidak hadir," kata Husain di Jakarta, Jumat (4/12/2015).

JK justru lebih memilih hadir dalam acara Pelantikan Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Padahal, Jokowi dan JK diundang secara khusus oleh Setya Novanto. Pada 16 November 2015, Setya mendatangi Istana Kepresidenan dan Kantor Wakil Presiden untuk meminta secara langsung agar Jokowi dan JK datang ke acara pernikahan anaknya.

Kemarahan Jusuf Kalla bahkan tidak hanya ditunjukkan dengan sikapnya ini. Namun, secara terbuka JK mengatakan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham adalah tindakan korupsi.

JK mendorong agar penegak hukum ikut mengusut kasus pencatutan nama ini. "Kalau lembaga hukum mengetahui ada masalah kemudian tidak mengusutnya, dia yang salah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015.

Berharap pada MKD

'Drama' MKD yang digelar perdana Rabu 2 November kemarin menuai banyak respons dari beragam kalangan. Adalah Abdi Negara Nurdin atau akrab disapa Abdee Slank yang dibuat geram dengan apa yang dibeberkan dalam sidang MKD tersebut.

"Saya marah, sakit hati. Kita melihat DPR itu sebagai lembaga terhormat. Lembaga yang mewakili masyarakat. Tapi di sini, melihat rekaman kemarin, merasa dikhianati," ujar Abdee, salah satu relawan Jokowi-JK ini.

Selain itu, Abdee juga meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan bisa bekerja dengan baik dalam menangani kasus Setya Novanto.

"Saya juga meminta MKD sesuai berjalan dengan apa yang diharapkan publik," ucap Abdee.

Tak hanya pada Setya Novanto, publik juga marah dengan sikap MKD yang seolah justru menempatkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai 'tersangka'.

"Ini sesuatu yang aneh. Selalu ditanya motif mereka merekam. Orang merekam disebut itu sebagai kejahatan. Disebarluaskan dan membuat gaduh. Justru yang gaduh adalah teman-teman DPR," ujar Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti.

 
Dia menduga ada upaya MKD menggiring pembicaraan yang dilakukan Setya Novanto, Maroef, dan pengusaha Riza Chalid adalah pembicaraan biasa. Padahal menurutnya, upaya melobi bisa dilakukan dengan berbagai cara.

"Yang namanya lobi dan negosiasi, itu tidak selalu serius. Sambil makan-makan, minum-minum. Mengapa MKD tidak masuk isi pembicaraan itu," tutur dia.

Karena itu, ujar Ikrar, di sinilah harusnya MKD dan DPR menunjukkan taringnya dalam membela publik. Jangan sampai saat pengambilan voting di MKD untuk menentukan nasib Setya, justru jawabannya tidak selaras dengan apa yang dikehendaki publik.

"Kalau MKD gagal, negara kalah dengan mafia," pungkas Ikrar.

Dua hari berturut-turut MKD menggelar sidang etik bagi Setya Novanto. Dalam sidang itu, mahkamah etik itu tengah mengumpulkan bukti dengan mendengarkan keterangan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam 2 kali persidangan, beberapa anggota MKD mempertanyakan motif Sudirman dan Maroef merekam pembicaraan dengan Setya Novanto. Bahkan, ada yang menyebut itu merupakan bagian dari jebakan.

Setya Novanto dalam sidang secara etik oleh MKD setelah Sudirman Said melaporkannya atas dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Sudirman bahkan menyerahkan rekaman percakapan antara Setya, Maroef dan Riza Chalid yang membahas perpanjangan kontrak karya Freeport.

Antara Etik dan Pidana

Tak cukup disidang etik, Setya Novanto juga dibidik Kejaksaan Agung atas tuduhan pemufakatan jahat dengan mencatut nama Presiden.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, proses penyelidikan kasus 'Papa minta saham' ini masih dalam tahap awal. Pihaknya terus menyelidiki dan mencari keterangan serta bukti tambahan sambil menunggu hasil sidang MKD DPR yang masih berproses.
‎
"Masih awal, masih jalan terus. Intinya selaraskan dengan apa yang sedang berjalan dengan sidang MKD. Bukan berarti kita nunggu, kita jalan masing masing," ujar Prasetyo.

Saat ini pihaknya telah meminta keterangan Maroef Sjamsoeddin. Selain itu, barang bukti berupa telepon seluler yang berisi rekaman pembicaraan bos Freeport, Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid juga diamankan.

"Yang pasti sudah berikan keterangan Pak Maroef. Pak Sudirman juga sudah ketemu kita, tapi sekarang lagi ke luar negeri. Minggu depan (Sudirman akan diperiksa). Sekarang sudah Jumat, lalu Sabtu-Minggu jadi Minggu depan," kata dia.

Ia mengatakan, proses penyelidikan akan tetap berlangsung seiring berjalannya proses persidangan di MKD. Pihaknya berjanji akan menangani perkara ini secara objektif.

"Tidak, tidak (menunggu MKD selesai bersidang). Lihat sendiri, bahkan ketika Pak Maroef Sjamsoeddin di MKD, beliau langsung memenuhi undangan tim penyelidik (Kejagung)," tukas Prasetyo.‎ (*)