LBH Padang Imbau Warga Tidak Terjebak Hasutan Kata 'Dajjal'

Liputan6.com, Padang - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Era Purnama Sari, mengimbau masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) untuk tidak terjebak hasutan kata 'dajjal' yang diucapkan salah seorang pengusaha minyak. Sebab, secara tidak langsung kata-kata tersebut mengindikasikan masifnya perampasan lahan di Sumbar.

"Mereka (korporasi) sudah memetakan dengan jelas mana saja daerah yang bisa dieksploitasi dan daerah mana yang susah dieksploitasi. Wajar mereka bilang seperti itu. Sebab belum ada regulasi yang jelas soal tanah ulayat di Sumbar, ini menyulitkan mereka masuk," ujar Era Purnama Sari kepada Liputan6.com di Padang, Senin (7/12/2015).

Menurut dia, kalaupun ada regulasi dari pemerintah pusat, tetap saja peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) dinilai belum mampu mengakomodasi sengketa lahan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dari data yang dimiliki LBH Padang, perampasan lahan bukan saja dilakukan oleh korporasi. Aktor yang juga sering muncul adalah pemerintah.

"Sudah saatnya kita rapatkan dan kuatkan barisan, bahu membahu melindungi tanah ulayat dari usaha-usaha yang hanya menguntungkan segelintir orang," lanjut Era.

Terkait kata 'dajjal' yang diucapkan pengusaha minyak, dia mengatakan, "Itu warning dan peringatan untuk kita, agar lebih memperkuat diri dari upaya-upaya eksploitasi alam."

Pada rekaman pembicaraan antara M Riza Chalid dengan Ketua DPR Setya Novanto dan bos Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, pengusaha minyak itu menyebut Sumbar sebagai provinsi dajjal.
 
Kata-kata itu disampaikan Riza Chalid saat berbicara dengan Maroef. Saat itu, Maroef mengungkapkan masalah lahan di Papua yang kemudian disamakan seperti di Padang oleh Riza Chalid. Persoalan yang mereka maksud terkait susahnya merampas lahan dan mengeksploitasi sumber daya alam di kedua provinsi tersebut.

Pernyataan itu kontan membuat Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) yang berada di Jakarta berang. Mereka menyebar rilis tertulis dan bereaksi mengutuk ucapan Riza Chalid itu.

"Dalam rekaman percakapan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin, Riza telah menghina Sumatera Barat dengan menyebut kata 'provinsi dajjal'," tulis Ketua IPPMI Muhammad Rafik dalam rilisnya ke berbagai media massa.

Dengan mengatasnamakan perwakilan masyarakat Minang, IPPMI menuding Riza telah melukai perasaan orang Minang dengan kata dajjal. IPPMI mendesak Riza meminta maaf dan mencabut perkataannya. Jika tidak direspon selama 4x24 jam, mereka akan menempuh jalur hukum.

"Jika tak ada tindak lanjut, Kamis (10 Desember 2015) atau Jumat (11 Desember 2015), kami akan lapor ke Mabes Polri," tulis Rafik, ketua ormas yang mendukung investasi besar-besaran di Kota Padang pada 2013.