Akbar Tandjung: Setnov Jadi Ketua Fraksi Golkar Keputusan Ical

Liputan6.com, Jakarta - Politisi senior Golkar Akbar Tandjung mengaku sempat heran terhadap penunjukan ‎Setya Novanto menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar menggantikan Ade Komaruddin. Akom, begitu Ade Komaruddin disapa, kini ditunjuk menjadi Ketua DPR menggantikan posisi yang ditinggalkan Setya Novanto.

Akbar mengatakan, penunjukan Ade Komaruddin menjadi ketua DPR memang melalui musyawarah dengan para elite Golkar. Namun keputusan Setnov menjadi ketua fraksi Golkar, itu ditunjuk langsung oleh Aburizal Bakrie.

"Saat saya dialog dengan Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar) soal pengisian jabatan Ketua DPR, kami sepakat ‎yang paling pas itu Ade Komaruddin. Tapi khusus soal Ketua Fraksi, itu tidak ada diskusi," kata Akbar di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016).

Mantan Ketua DPR periode 1999-2004 ini mengaku sempat mencari tahu apa alasan penunjukan Setya Novanto menjadi Ketua DPR‎. Namun, justru ia mengetahui penunjukan tersebut adalah keputusan Aburizal Bakrie atau Ical seorang.

"Penunjukan Novanto sepenuhnya atas keputusan Aburizal. Saya coba kontak DPP Golkar mereka enggak ada yang tahu soal penunjukan Novanto oleh Aburizal. Novanto ditunjuk menjadi Ketua DPR keputusan Aburizal seorang," ungkap Akbar.

Tak Setuju

‎Akbar menyatakan, dirinya tidak setuju atas penunjukan Setya Novanto menjadi Ketua Fraksi Golkar. Sebab, Novanto saat itu masih memiliki opini negatif di masyarakat dengan kasus 'Papa Minta Saham'.

"Kalau lah Aburizal m‎eminta ke saya, saya sampaikan mungkin masih ada tokoh lain untuk jadi ketua fraksi. Kan ini opini publiknya masih begitu usai sidang MKD. Di benak saya bukan Novanto yang ditunjuk," ujar dia.

Selain itu, Akbar juga mempertanyakan proses perombakan Fraksi Golkar di DPR. Sebab tiba-tiba ketua fraksi yang baru, langsung saja mengganti beberapa orang yang menduduki jabatan sebelumnya.

"Ini acuannya dari mana, saya nggak tahu," tanya dia.

Menurut Akbar, dalam sebuah perombakan fraksi di Golkar, ada tiga acuan sebagai mekanismenya. Yaitu, perintah Ketua Umum, masukan anggota fraksi, dan melihat prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDTL).

‎"Ini hanya pendapat saya, kalau itu pergantian fraksi ya ikutin saja mekanismenya. Tentu dengan mendengar arahan ketua umum dan tentu mendengar saran dari anggota fraksi," tandas Akbar.