Ribuan Pejabat Baru Pemprov DKI Jalani Tes Urine Saat Pelantikan

Pemeriksaan sengaja dilakukan mendadak karena petugas BNNP pun baru mengetahui kegiatan ini kemarin pukul 23.00 WIB.

oleh Audrey Santoso diperbarui 08 Jan 2016, 21:52 WIB
Diterbitkan 08 Jan 2016, 21:52 WIB
Ilustrasi Narkoba (2)
Ilustrasi Narkoba

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta melakukan tes urine massal terhadap 1.042 pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat di Gedung Balai Kota, Jakarta .

Pemeriksaan sengaja dilakukan mendadak karena petugas BNNP pun baru mengetahui kegiatan ini kemarin pukul 23.00 WIB.

"Atas perintah beliau (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok), silakan melakukan tes urine kepada seluruh SKPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Hari ini mendadak ya. Kita lakukan kepada 1.042 pejabat yang dilantik," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DKI Jakarta Kompol Safari Kartodiharjo di Gedung Balai Kota, Jumat (8/1/2016).

Safari menjelaskan, pihaknya menurunkan 40 petugas yang terdiri dari tim dokter, tim pencegahan dan pemberdayaan serta tim penindakan hukum. Masing-masing pejabat yang dites wajib mengisi formulir data diri lengkap serta sampel urine yang nantinya akan diuji menggunakan alat uji bernama fast rapid test.


"Alat kita termasuk alat yang cepat, fast rapid test. 3 atau 5 menit sudah ada hasilnya. Alat itu diberikan kapurin yang isinya 7 parameter. Apakah ada amfetamin, inex atau ekstasi, sabu, kokain, morfin termasuk ada denso atau THC atau ganjanya," ujar Safari.

Safari menuturkan, meski hasil tes sudah keluar dalam waktu 3 menit, pihaknya perlu mengumpulkan seluruh hasil tes para pejabat dan menyerahkannya secara kolektif kepada Ahok, Senin pekan depan.

Mengenai hasil tes urin, Safari enggan membeberkan lantaran menurutnya hal tersebut kewenangan Ahok.

"Hasil tesnya memang sudah keluar. Tapi kami kumpulkan dulu. Kami dalami. Insya Allah Senin sudah bisa diberi ke Pak Gubernur. (Hasilnya) Nanti Pak Gubernur yang tahu, kami tidak bisa memberi keterangan karena beliau yang punya hajat," tutup Safari.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya