Agung Laksono: Kepanitiaan Munaslub Golkar Harus Libatkan 2 Kubu

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Golkar Agung Laksono yang juga menjabat Wakil Ketua Umum hasil Munas Riau mengatakan, rapat perdana dalam rangka membahas Musyawarah Nasional Luar Biasa akan digelar besok, Kamis 4 Februari 2016. Dia menyebut Aburizal Bakrie selaku ketua umum juga akan hadir.

"Besok rapat pimpinan harian, dari ketua umum sampai wakil bendahara umum. Tapi undangan hanya menyebutkan konsolidasi organisasi," ujar Agung di Jakarta, Rabu (3/4/2016).

Menurut dia, salah satu agenda rapat besok adalah mengembalikan kader-kader Partai Golkar se-Indonesia yang sempat dipecat, serta meminta agar tidak ada tindakan serupa hingga menjelang penyelenggaraan Munaslub.

"Semacam moratorium, supaya orang tidak takut bicara, karena takut dipecat," tegas Agung.

Saat ditanya akan membicarakan soal kepengurusan panitia Munaslub, dia menegaskan belum ada.

"Kami belum bicarakan. Jadi besok lebih pada silaturahim dulu. Setelah sekian tahun main serang segala macam, begitu ketemu kami sambung rasa dulu," pungkas Agung.

Ketua Panitia Munaslub

Namun, 2 nama politikus Partai Golkar, Nurdin Halid dan Yorrys Raweyai disebut-sebut akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

"Sebaiknya yang selama ini aktif, baik di kubu Aburizal atau kubu Agung bisa dilibatkan. Tapi bukan masing-masing kirim nama, nanti kayak masih ada permusuhan," kata Agung.

Dia mengatakan, kepanitiaan akan diisi oleh kader-kader yang berkarakter lembut, moderatif, dapat menjaga semangat rekonsiliasi dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengatakan, semuanya tergantung dari DPP Golkar.

"Itu semua tergantung dari keputusan DPP Golkar nantinya. Dan itu nanti diputuskan dalam forum rapat, yang namanya rapat pleno," ujar Akbar di kantornya, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Dia menegaskan, siapa pun yang menjadi panitia, harus kesepakatan dua kubu dan diambil secara demokratis.

"Yang penting itu, diambil dari dua kubu dan semua kader Golkar. Sehingga benar terjadi rekonsiliasi total dan tercapainya proses demokrasi," pungkas Agung.