JK: Buruh Boleh Demo, tapi Jangan Sebabkan Masalah Lebih Besar

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan buruh berencana menggelar aksi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi baru-baru ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah tidak melarang demo. Namun, ia memberikan peringatan agar tidak ada buruh yang melanggar hukum.

"Demo ya silakan, ini negara demokratis. Asal jangan langgar hukum, harus sesuai aturan. Kalau tidak, akan ditindak," kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Aksi demo dilakukan karena 2 perusahaan Jepang, Panasonic dan Toshiba, melakukan restrukturisasi. Diperkirakan 2.500 karyawan akan di-PHK.

JK menjelaskan saat ini negara di seluruh dunia tengah mengalami kesulitan ekonomi, termasuk Indonesia. Bila buruh melakukan demo yang merugikan, maka akan menambah parah situasi. Karena itu, ia menekankan, hal tersebut harus dihindari.

"Buruh kan alami kesulitan kalau ekonomi turun. Jangan pula demo sambil sebabkan masalah lebih besar lagi. Silakan unjuk rasa tapi sopan dan baik," ujar JK.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku penutupan pabrik maupun operasional perusahaan asal luar negeri di Indonesia tidak akan mengganggu perekonomian nasional tahun ini.

"Ya, tidaklah, karena sebetulnya itu (PHK) dicampuradukkan antara yang benar melakukan PHK dan yang restrukturisasi perusahaan. Ada yang tutup, restrukturisasi, tapi ada juga yang ekspansi atau investasi," kata Darmin belum lama ini.

Darmin memaklumi perusahaan di Indonesia sulit bersaing dengan perusahaan atau barang-barang dari China. Alasannya, Negeri Tirai Bambu ini juga menyerbu pasar Indonesia dan luar negeri demi memacu ekspor dan pertumbuhan ekonomi.