TB Hasanuddin: Investigasi Super Tucano Jatuh Harus Jujur

Hasanuddin mengatakan, Komisi I DPR mungkin akan mengundang pihak terkait usai investigasi pesawat.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 10 Feb 2016, 18:27 WIB
Diterbitkan 10 Feb 2016, 18:27 WIB
20150724-TB Hasanuddin
Politisi PDIP TB Hasanuddin. (Foto Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, jatuhnya pesawat TNI AU Super Tucano di Kota Malang, Jawa Timur, akan diinvestigasi.

"Nanti akan ada investigasi, harus jujur dan terbuka. Tapi memang, ada sebuah kode etik yang tidak bisa dibuka begitu saja," kata TB Hasanuddin di Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

TB Hasanuddin mengatakan, saat ini mulai dilakukan investigasi. Pesawat Super Tucano yang jatuh itu sedang melakukan tes terbang usai perawatan 3 jam sebelumnya.

"Teorinya, ketika selesai pemeliharaan kemudian tes terbang, harus dalam kondisi prima, tetapi mengapa malah jatuh menukik, karena apa? (Usai menukik) terus jatuh bebas," ujar dia.

Hasanuddin menyatakan, pesawat Super Tucano yang masuk ke Indonesia ada 8 dan masih menunggu 8 lagi yang segera menyusul.

Soal human error, Hasanuddin belum dapat menyimpulkannya.

"Sementara (penyebab jatuhnya) belum tahu. Tapi baru didapat kesimpulan, pesawat ini baru selesai reparasi. Katakanlah pemeliharaan 300 jam, itu baru 300 jam kan masih singkat, ada apa?" ujar Hasanuddin.

 


Dia juga menyebutkan, jika landasan pesawat yang menempel dengan perumahan warga itu tak bisa dihindari.

"Karena kan masalahnya situasinya, dulu setahu saya lapangan terbang di Malang sangat jauh, terpencil di hutan. Sekarang tidak bisa dihindari landasan pun nempel dengan perumahan," ujar dia.

"Kita lihat dulu menuju ke Halim saja tidak ada perumahan, sekarang sangat padat. Jadi tak bisa dihindari barang kali," kata Hasanuddin.

Hasanuddin mengungkapkan, Komisi I DPR mungkin akan mengundang pihak terkait usai investigasi pesawat.

"Kita akan mengundang (TNI AU), kita akan diskusikan ada apa. Pesawat itu kan cukup mahal, 8 biji (pesawat) itu Indonesia membayar US$ 143 juta. Kalau 16 berarti US$ 286 juta," pungkas Hasanuddin.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya