Diminta Awasi Munaslub Golkar, Ini Jawaban KPK

Liputan6.com, Jakarta - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan digelar pada April 2016. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono meminta KPK untuk terlibat dalam mengawasi Munaslub itu agar berjalan baik dan bersih dari praktik korupsi.

Namun ajakan itu ditolak Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Menurut dia lembaganya tidak akan terlibat dalam musyawarah itu.

"Kami tidak akan terlibat. Itu urusan partai," ujar Laode saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Menurut dia, komisi antirasuah itu tidak memiliki kewenangan dalam urusan internal partai. Dan itu berlaku tak hanya untuk Golkar saja, namun untuk semua partai.

Baca Juga

"KPK tidak memiliki kewenangan untuk ikut terlibat dalam internal affair partai politik. Dan ini (Berlaku) di setiap partai politik termasuk Golkar," ucap dia.

Meski demikian, Laode pun berharap agar tidak terjadi praktik politik uang di dalam Munaslub nanti. "KPK berharap tidak ada praktik money politics," tutup Laode.

Ajakan KPK ini muncul setelah adanya isu yang menyebut adanya money politic jelang Munaslub Partai Golkar. Ketua Umum Golkar hasil Ancol Agung Laksono pun mengaku mendengar kabar tersebut. 

"Saya sesalkan kalau itu (politik uang) terjadi. Harusnya jangan bagi-bagi. Makanya saya dari awal minta KPK kawal. Kami (Agung Laksono dan Aburizal Bakrie) sudah rela tak maju lagi, tapi kok begini," ungkap Agung saat dihubungi di Jakarta, Jumat 19 Februari 2016.

Bahkan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) setuju rencana itu. Mereka mendorong agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna memastikan penyelenggaraan munaslub bersih dari kepentingan uang.