PKB: Ada Kepentingan Elite Parpol di Balik Isu Reshuffle Jilid II

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi DPR Daniel Johan mengatakan, partainya sangat yakin, Presiden Joko Widodo akan bersikap bijak dan arif dalam melakukan reshuffle kabinet jilid II.

"Kami yakin, dalam menjalankan hak prerogatifnya, presiden tak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak lain," kata Daniel pada Liputan6.com di Jakarta.

Daniel yang saat ini menjabat sebagai Wasekjen PKB, mengaku mencermati ramainya isu perombakan kabinet muncul karena beberapa elit yang ingin memaksakan kepentingannya, sehingga membuat bising situasi politik nasional.

Bila tidak segera dihentikan, lanjut Daniel, PKB khawatir para pembantu presiden terganggu konsentrasi kerjanya, sehingga mengganggu program pembangunan yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo.

"Salah satunya, terkait program pembangunan desa, yang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dianggap telah mulai menunjukan perkembangan yang baik," ujar Daniel.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, sebaiknya Parpol dan beberapa pihak diminta untuk tidak mendikte Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet (reshuffle).

"Kalau sampai muncul kesan pemaksaan hal itu bisa menciderai hak prerogatif presiden," ujar Siti Zuhro.

Menurut Siti, parpol pendukung utama pemerintah semestinya dapat menghargai hak prerogatif presiden untuk menilai dan mengevaluasi para pembantunya.

"Presiden Jokowi sudah memberikan warning agar jangan sampai didorong-dorong dan didikte. Itulah makna dari hak prerogatif presiden, jadi (parpol) jangan mendikte presiden soal reshuffle," kata Siti.

Siti juga menyarankan, reshuffle kabinet harus dilakukan secara profesional dan memiliki indiktor penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala negara.

"Sehingga variabel indikatornya jelas dan dipertanggungjawabkan. Jadi harus mempersiapkan menteri yang siap tancap gas yang siap untuk kerja dan kerja," tegas Siti.

Selain itu, lanjut Siti, perombakan kabinet juga akan menuai resiko dan konsekuensi terhadap roda pemerintahan.

"Jadi dibutuhkan pasukan di Kabinet Kerja itu satu komando, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi kayaknya itu yang harus dievaluasi," papar Siti.