LPPNU Dorong Pembentukan Badan Pangan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) mendorong pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanat UU No 18/2012.

"Tujuannya untuk memenuhi program swasembada pangan dari pemerintah yang berjalan secara bertahap. Kita tentu mendorong ini bisa berjalan dengan baik," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sekaligus Ketua LPPNU Marwan Jafar usai membuka acara Rembug Nasional dan Rakernas LPPNU di Hotel Acacia, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Menurut Marwan, Badan Pangan Nasional yang sifatnya independen, tidak di bawah Bulog maupun Kementerian Pertanian, sebetulnya dapat berperan dalam mengurangi beras import.

"Harapannya Badan Pangan Nasional bakal mengurusi  produksi, tataniaga, distribusi logistik serta ketersediaan dan keamanan pangan. Tapi hari ini memang belum berdiri karena pemerintah belum swasembada pangan," ujar dia.

Marwan juga menjelaskan, NU adalah organisasi sosial keagamaan yang berdiri sejak 1926. NU memiliki 60 juta pengikut dan memiliki kurang lebih 20.000 pesantren yang sebagian besar tinggal di perdesaan merupakan potensi sekaligus tantangan.

"Sektor ril perdesaan (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, energi dan kawasan konsevasi) merupakan sumber penghidupan warga Nahdliyin yang hingga kini belum terkelola secara optimal," kata dia.

Karena itu, kata Marwan, diharapkan dengan hadirnya LPPNU yang merupakan bagian dari Jamiyah Nadlatul Ulama untuk bisa kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup nahdliyin dan profit maker bagi organisasi secara nyata.

"Dari sisi pengembangan sosial dan lingkungan hidup, LPPNU harapannya dapat bersinergi dan memberikan dukungan untuk terselenggaranya kegiatan lembaga-lembaga lain di lingkup NU," kata dia.

Ketum PB NU Said Aqil Siradj dalam sambutannya mengatakan, mayoritas petani Indonesia merupakan warga NU yang perlu diperhatikan. Banyak Kader NU yang menjadi ahli genetika dan bibit bisa dilibatkan untuk membantu petani meningkatkan produktivitasnya.

Namun demikian hal yang paling penting juga mendasar untuk diperhatikan adalah ketersediaan lahan bagi kaum tani. Said Aqil Siradj berharap NU juga bisa mengadvokasi petani terkait ketersediaan lahan.

Pasalnya, dirinya banyak menerima laporan tentang lahan tani yang dicaplok pengembang.
"Petani itu jujur maka harus berani menyuarakan pendapat," kata Said Aqil Siradj.

Diketahui, ‎dalam rangka memperkuat sistem organisasi, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), gelar rembug nasional dan rapat kerja nasional, di Hotel Acacia Jakarta Pusat, hari Jumat (15/4) ini.

Dalam acara tersebut juga hadir pengurus dan anggota LPPNU serta sejumlah pengurus LPPNU dari 30 provinsi dan PC LPPNU yang ada di Kabupaten/Kota se-Indonesia.