Liputan6.com, Jakarta - Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengatakan, warga Papua sebagian besar masih percaya dengan pemerintah Indonesia. Mereka bahkan tidak ingin memisahkan diri dari Indonesia.
"Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan. Aku melihat banyak harapan (warga Papua) pada pemerintahan (Jokowi) yang baru ini," ucap Jose seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (5/5/2016) malam.
Dia mengatakan hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendengarkan dan mengerti kenapa terjadi perlawanan di Papua.
Baca Juga
"Semua sudah tahu perlawanan itu sudah ada sejak lama Indonesia harus memahami kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri, kenapa orang-orang tidak senang. Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan serta pembangunan," ujar Horta yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste.
"Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada," Horta menambahkan.
Dia mengakui, untuk mengentas masalah di Papua tidaklah mudah dan sederhana, butuh usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua.
Termasuk, harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal, serta dalam pembangunan itu juga tidak merusak lingkungan.
"Pemerintah harus memahami mereka yang merasa tertinggal, maka pembangunan juga harus menyeimbangkan antara keetnikan mereka serta unsur modernisasi," sebut Horta.
Dia percaya Indonesia punya pengalaman untuk hal itu. Sebab, Indonesia punya banyak sosiolog dan antropolog serta Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk menyelesaikan ketidakadilan di Papua, dan Papua Barat.
Horta juga menyarankan untuk mendekati masyarakat separatis tidaklah dengan kekerasan senjata, tapi melalui pendekatan dialog.
"Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara, saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu," kata dia.
Menurut Horta, pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan metode kekerasan. Sebab, bila hal itu melukai orang yang tidak bersalah, maka mereka akan ikut angkat senjata menyerang.
Sebelumnya pada Senin 2 Mei 2016, atas nama Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Ramos Horta ke Papua untuk berdialog dengan warga setempat.
Hal itu salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangun Papua dan menyelesaikan kasus hak asasi manusia di sana.