Generasi Muda Minta Tak Ada Caketum Golkar Klaim Didukung Istana

Liputan6.com, Jakarta - Rumor yang menyebut ada salah satu calon ketua umum Golkar didukung pihak Istana menjadi buah bibir menjelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali 15-17 Mei 2016. Inisiator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, cara-cara tersebut tidaklah adil.

"Cara itu tidak gentle dan tidak fair. Dan cara itu sangat mengganggu proses demokrasi di tubuh partai," ucap Doli di Jakarta, Senin 10 Mei 2016.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar itu, hal ini dapat mengurangi visi, misi, dan gagasan yang seharusnya menjadi acuan pemegang hak suara dalam munaslub.

"Alih-alih punya konsep buat kemajuan Golkar, malah mengedepankan pengaruh uang dan kekuasaan. Dan hal itu akan berdampak buruk buat pembangunan partai ke depan," kata Doli.

Dia mengatakan, jika hal itu benar, maka upaya untuk bangkit dan mengembalikan kejayaan Partai Golkar tinggal mimpi. "Partai ini akan tersandera dengan kepentingan orang-orang tertentu saja," Doli menandaskan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara terkait beredarnya isu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar yang baru.

"Banyak juga petinggi Golkar yang menanyakan kepada kami apakah ada hal tersebut. Sebagai pemerintah kita enggak ikut campur urusan Munas Golkar. Kalaupun ikut campur itu cuma bukan karena memang diundang," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta.

Dia melanjutkan, dukungan yang diberikan menteri tertentu sah-sah saja. Apalagi, menteri yang bersangkutan merupakan kader Golkar. Namun, ia menggarisbawahi dukungan tidak boleh mengatasnamakan Presiden Jokowi.

Sementara Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak ada hal yang salah bila mendukung Setya Novanto, agar terpilih sebagai Ketua Umum Golkar yang baru.

"Kalau saya suka sama (Setya) Novanto kan boleh saja. Kan enggak salah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang.