Keluar KMP, Bagaimana Posisi Golkar di Pemerintahan Jokowi-JK?

Golkar sudah lama pamit keluar KMP kepada Prabowo.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 18 Mei 2016, 09:13 WIB
Diterbitkan 18 Mei 2016, 09:13 WIB
KMP Sepakat Gulirkan Hak Angket untuk Menkumham
Koalisi Merah Putih menggelar rapat konsolidasi di ruang fraksi Partai Golkar di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/3/2015). KMP sepakat menggulirkan hak angket untuk Menkumham Yasonna Laoly. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Nusa Dua - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar memutuskan partai tidak berada lagi di Koalisi Merah Putih dan berbalik mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Tapi, belum diketahui posisi Golkar di pemerintahan nanti.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan tidak mau berandai-andai terlalu jauh soal posisi Golkar setelah mendukung Pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, dukungan Golkar ini memang tanpa syarat.

"Dukungan ini tanpa syarat. Tidak ada semacam bargaining," kata Idrus di BNDCC, Bali, Selasa 17 Mei 2016 malam.

Kepengurusan Golkar yang baru di bawah Setya Novanto ini menang hanya memiliki waktu 3,5 tahun menuju pemilu 2019. Untuk itu, forum memerintahkan ketua umum guna menjalin komunikasi efektif dengan Presiden Jokowi.

"Munaslub merekomendasikan ketua umum terpilih untuk melakukan komunikasi politik secara efektif, intensif, dan produktif dengan Jokowi," imbuh Idrus.

Sementara, terkait KMP, dia memastikan Golkar tetap berkomunikasi baik dengan mereka, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengungkapkan, Golkar sudah lama pamit keluar KMP kepada Prabowo.

"Kan dulu Januari pada saat kita sampaikan hasil rapat konsultasi, sebelum ketemu dengan presiden waktu itu, kita sudah ketemu langsung dengan Pak Prabowo," ungkap dia.

"Saya kira yang namanya forum komunikasi politik kan tidak ada masalah. Masak ada deklarasi, ini tidak bubar kok. Kan di situ ada partainya. Kita tetap ada komunikasi politik," pungkas Idrus.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya