Dukung Pemerintahan Jokowi-JK, Golkar Siap Isi Kursi Kabinet?

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle kabinet atau perombakan menteri jilid II terus bergulir, setelah Partai Golkar mengumumkan bergabung dengan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Golkar memang memiliki peran besar dalam sistem pemerintahan. Sebab, saat ini partai berlambang beringin ini memegang jabatan ketua DPR dan ketua Badan Anggaran (Banggar).

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, dirinya akan selalu mendukung apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya sebagai ketua umum Partai Golkar di dalam mendukung pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, khususnya mendukung presiden untuk Pak Jokowi di 2019," kata Novanto di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2016).

"Ini tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah kementerian, karena kementerian ini adalah hak prerogatif presiden," sambung dia.

Novanto mengatakan, apapun yang dilaksanakan dan dihasilkan pemerintahan Jokowi dan JK, maka dirinya selaku ketua umum Partai Goklar akan selalu mendukung.

"Saya selaku ketua umum Partai Golkar mengikuti dengan cermat dan mengikuti dengan seksama, apapun keputusannya. Tentu saya menghargai dan menghormati, karena beliau (Presiden Jokowi) pasti melalui suatu evaluasi-evaluasi," kata dia.

"Dan presiden ini selalu mempunyai suatu evaluasi-evaluasi yang sangat ketat, dan apapun yang diputuskan presiden, saya menghormati dan mengapresiasi," sambung Novanto.

Siap Ditunjuk

Kendati, Novanto mengaku siap jika nantinya ditunjuk presiden menjadi menteri. "Saya selaku ketua umum, kami akan memberikan yang terbaik yang bisa untuk kepentingan negara."

"Khususnya untuk negara dan bangsa Indonesia untuk kehidupan rakyat Indonesia," sambung dia.

Terkait Idrus Marham yang disebut-sebut akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK, Novanto kembali menyerahkan semua keputusannya kepada presiden.

"Saya tidak pernah menyampaikan (Idrus Marham masuk ke pemerintahan), semuanya itu adalah hak prerogatif presiden. Kami menghargai, menghormati," kata dia.

"Dan dalam pertemuan, saya juga tidak menyampaikan apa-apa terhadap masalah-masalah yang menyangkut kementerian. Karena itu adalah hak prerogatif beliau, yang kita menjunjung tinggi apapun keputusannya," Novanto menandaskan.