Kata Jubir Presiden Soal Jabatan Menko Luhut dan Nusron di Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mendapat jabatan di Partai Golkar.

Juru Bicara Presiden Johan Budi menilai posisi tersebut tidak termasuk rangkap jabatan.

"Bukan rangkap jabatan istilahnya tapi posisi di partailah," kata Johan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Johan menuturkan akan melaporkan hal ini ke Presiden Jokowi. Ia mau menanyakan apakah menteri dan kepala lembaga tersebut boleh jadi pengurus partai berlambang beringin itu.

"Itu harus saya tanya dulu ke Presiden apakah menterinya diizinkan," tegas mantan Jubir KPK itu.

Luhut Menolak

Nama Luhut Binsar Pandjaitan masuk dalam daftar kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Ia menolak jadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan yang diberikan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"‎Enggak (bersedia)," tegas Luhut, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 30 Mei 2016.

sementara, Nusron didaulat menjadi Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa-Sumatera. Meski demikian, Nusron mengaku berpengalaman merangkap jabatan. Bahkan, ia menjamin bisa menghindari terjadinya abuse of power di lembaga yang dipimpinnya.

"Insya Allah saya bisa jaga amanah, kapan batas partai dan kapan batas ormas. Kan selain di Golkar ini kan NU (Nahdlatul Ulama) juga," ujar Nusron.