Fadli Zon: Ada Invisible Hand di Kasus Sumber Waras

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai terburu-buru menyimpulkan, tidak adanya kerugian negara atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Fadli, seharusnya KPK mengkaji kembali permasalahan pembelian lahan RS Sumber Waras.

"KPK kan bukan abdi dalem Istana, bukan juga abdi dalem Ahok. KPK harus prudent (hati-hati) menyampaikan sikapnya," kata Fadli dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Politikus Partai Gerindra ini menganggap sikap KPK tidak konsisten. Apalagi dengan menyebut tidak ditemukan ada indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Ia pun curiga ada pihak yang sengaja tidak ingin meneruskan kasus tersebut.

"Entah dari mana, ada invisible hand (tangan tersembunyi). KPK sekarang sudah tidak independen. Itu bisa dirasakan dari awal ada invisible hand," ucap Fadli Zon.

Beberapa waktu lalu, KPK menegaskan tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan sulit untuk menaikkan status penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ke tingkat penyidikan.

Alex mengatakan, berdasarkan laporan dari tim penyelidik KPK, belum ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kalau terkait dengan Ahok misalnya dengan Sumber Waras penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum apa sih, tentu terkait dengan jawaban sebagai gubernur. Ini yang belum penyelidik kami temukan," ujar Alex.