Barometer Pekan Ini: Dilema 1 Juta KTP Ahok

Ahok kini di persimpangan, maju di Pilkada Jakarta lewat jalur independen atau parpol.

oleh Liputan6 diperbarui 25 Jun 2016, 19:47 WIB
Diterbitkan 25 Jun 2016, 19:47 WIB
Ahok
Ahok kini dipersimpangan, maju di Pilkada Jakarta lewat jalur independen atau parpol, yang jelas syarat minimal 532.213 KTP sudah terpenuhi.

Liputan6.com, Jakarta - Antusiasme tak terbendung. Suasana riuh rendah dan saling berdesakan menyambut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di posko TemanAhok menandai tembusnya 1 juta KTP, sebagai modal untuk melaju lewat jalur independen ke kursi DKI 1 periode 2017-2022. 

Di dunia maya, netizen menagih janji politikus Gerindra Habiburochman. Beragam komentar bermunculan, termasuk saran bagaimana sebaiknya terjun dari Monas dengan aman.

Sebelumnya Habiburochman memang sesumbar di akun twitternya, akan terjun dari Monas bila jumlah KTP yang dikumpulkan TemanAhok tembus angka 1 juta.

Sementara itu, tepat di HUT DKI ke-489, 22 Juni 2016, lima bekas relawan TemanAhok menyuarakan dugaan manipulasi pengumpulan 1 juta KTP. Modusnya, barter KTP dengan sesama perekrut TemanAhok di wilayah lain untuk mendapat uang pengganti lelah.

Isu lebih serius datang dari anggota Komisi III DPR Junimart Girsang. Disebutlah adanya aliran dana Rp 30 miliar ke TemanAhok yang diduga berasal dari pengembang reklamasi di Jakarta.

Pada 16 Juni 2015, kelompok relawan TemanAhok berdiri. Lima anak muda usia 20 tahunan bertekad mengawal Ahok untuk jadi Gubernur Jakarta lagi lewat jalur independen. 1 juta KTP warga DKI ditargetkan.

Saat salinan KTP sudah terkumpul lebih dari 780 ribu buah, Ahok memilih Heru Budi Hartono sebagai pasangannya.

Pengamat politik UI Aditya Perdana menilai, kehadiran TemanAhok membuat gerah partai politik.

Proses demokrasi rasa beda tengah dipertontonkan dalam perjalanan Ahok menuju DKI 1. Campuran antara kehadiran TemanAhok yang posisi tawar politiknya tengah digoyang dengan parpol-parpol yang gamang.

Tiga partai politik, Golkar, Nasdem, dan Hanura sudah menyatakan dukungan. Sementara PDIP sejauh ini tak melirik sang Gubernur petahana.

Jadwal KPUD DKI Jakarta terus bergulir. Tanggal 21 Agustus - 3 September 2016, calon independen harus menyerahkan bukti dukungan untuk diverifikasi.

Ahok kini di persimpangan, maju di Pilkada Jakarta konsisten lewat jalur independen atau parpol, yang jelas syarat minimal 532.213 KTP sudah terlampaui.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya