Hanura Pasrah Jika Menterinya Kena Reshuffle Kabinet

Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, pihaknya belum pernah diajak membahas ‎rencana reshuffle kabinet jilid II.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 25 Jul 2016, 16:39 WIB
Diterbitkan 25 Jul 2016, 16:39 WIB
20150812-Jokowi Pecat Sekaligus Lantik Menteri Baru-Jakarta
Presiden Jokowi memimpin pelantikan lima menteri baru dan satu Sekretaris Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Presiden Jokowi me-reshuffle sejumlah menteri Kabinet Kerja sekaligus melantik menteri baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja jilid ‎II Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ramai diperbincangkan. Bahkan beredar isu reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat.

Ketua Fraksi Hanura di DPR Nurdin Tampubolon mengaku pasrah terkait kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet. Hanura memiliki dua kursi menteri di Kabinet Kerja yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Perindustrian.

"Kita serahkan saja kepada Presiden yang mempunyai hak prerogatif," kata Nurdin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, pihaknya belum pernah diajak membahas ‎rencana reshuffle jilid II tersebut. Hanura, kata Nurdin, hanya akan menunggu keputusan Jokowi apakah ada reshuffle atau tidak.

"Prerogatif ya jadi persoalan reshuffle ada atau tidak, ya tentunya keputusan Presiden dan kita hanya menunggu saja saya kira di situ," ujar dia.

Masih kata Nurdin, jika pun menteri dari partainya harus diganti, itu sudah menjadi kewenangan Jokowi sebagai presiden. Namun tentunya, ia yakin Jokowi melihat kinerja para menteri termasuk dua menteri dari Hanura.

"Jadi kalau Hanura sekarang ada dua menterinya yang menurut Presiden prestasinya sudah bagus, ya tidak ada masalah, hak beliau. Tapi kalau Presiden menyatakan kurang prestasinya dan diganti dengan yang lain, itu hak prerogatif Presiden," pungkas Nurdin.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya