Gaduh Pergantian Kepala BIN

Sutiyoso memiliki gaya kepemimpinan dan langkah yang berbeda dari Kepala BIN sebelum-sebelumnya.

oleh Devira PrastiwiLuqman RimadiRita Ayuningtyas diperbarui 23 Agu 2016, 10:35 WIB
Diterbitkan 23 Agu 2016, 10:35 WIB
20160608-Kepala BIN Sutiyoso-BIN
Penyerahan diri DIN MINIMI kepada Kepala BIN, Sutiyoso di Aceh 28 Desember 2015.(Dok.Badan Intelejen Negara RI)

Liputan6.com, Jakarta - Kabar pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) berhembus sejak lama. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diduga telah mengirim surat ke DPR terganti penggantian Sutiyoso.

Namun, Ketua DPR Ade Komaruddin membantah telah menerima surat dari Jokowi. "Dengarnya (surat masuk ke DPR) sudah lama, tapi enggak ada suratnya. Boro-boro di paripurna, barangnya saja enggak ada," ungkap pria yang karib disapa Akom ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 22 Agustus 2016 malam.

Ketua Setara Institute, Hendardi, pernah mengatakan BIN tidak butuh sosok pemimpin yang senang pencitraan.

Menurut dia, sosok Kepala BIN harus mampu menunjang fungsi sebagai pencari data serta mengepalai kumpulan analisis dan bekerja di ruang senyap.

"Posisi Kepala BIN tidak perlu sosok yang sering tampil di media atau megaloman, cukup kerja di ruang silent. Masyarakat tidak perlu tahu kerja BIN, cukup Presiden yang tahu‎," kata Hendardi dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat 19 Agustus 2016.

Selama ini, Sutiyoso memang sering muncul di ruang publik. Dia memiliki gaya kepemimpinan dan langkah yang berbeda dari Kepala BIN sebelum-sebelumnya.

Sutiyoso sendiri mengaku siap dan akan patuh terhadap apapun keputusan Jokowi sebagai pucuk pimpinan di Indonesia saat isu ini pertama kali muncul.

"Ikhlas, kita apapun keputusannya," kata Sutiyoso di rumah dinas Ketua DPR Ade Komarudin, Jakarta, Senin, 20 Juni 2016.

DPR rencananya menggelar rapat paripurna Selasa (23/8/2016) pagi ini. Beredar kabar, salah satu agenda rapat paripurna adalah pembacaan surat dari Presiden Joko Widodo soal penggantian Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso.

Namun, DPR belum menerima surat dari Jokowi. Legislator akan membahasnya pada rapat pimpinan (rapim), jika surat dari Jokowi sudah masuk.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya