Politikus Golkar Ini Yakin Budi Gunawan Mampu Jadi Kepala BIN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kemarin mendatangi para pemimpin DPR untuk mengantarkan surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia mengatakan, Presiden Jokowi mengusulkan nama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso.

DPR pun mulai merapatkan surat presiden tersebut. Mereka akan segera menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap Budi Gunawan di Komisi I DPR.

Terkait hal itu, anggota Komisi I dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya berkeyakinan Budi Gunawan atau BG layak menjadi Kepala BIN. Dia mengatakan, hal ini bukan barang baru baginya.

"Dia mampu. Karena ini bukan barang baru bagi Pak Budi Gunawan. Beliau yang selalu berada dalam aktivitas penegakan hukum," ucap Tantowi di sela Rakornis Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Golkar di Jakarta, Jumat 2 September 2016.

Sehubungan tradisi Kepala BIN yang diisi oleh kalangan perwira tinggi TNI, Tantowi menuturkan hal itu bukan menjadi alasan Budi Gunawan tak bisa memimpin lembaga telik sandi itu.

"Saya rasa tidak. Kan dulu ada yang juga dari kalangan polisi. Selain itu, Pak Budi Gunawan juga merupakan perwira tinggi polisi. Saya rada dengan kapasitasnya, tidak akan mengalami hambatan," ujar Tantowi.

Meski demikian, menurut dia, jika nanti lolos dari fit and proper test, serta terpilih menjadi Kepala BIN, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Budi Gunawan.

"Kita tahu disintegrasi cukup mengancam kita. Paham radikalisme masih menjadi pekerjaan besar, yang harus diselesaikan bersama. Selain itu perlu adanya penguatan BIN di daerah. Karena potensi ancaman itu tidak di Jakarta," Tantowi memungkasi.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani menyerahkan sepenuhnya pergantian Kepala BIN kepada Presiden Jokowi. Ia yakin jika presiden sudah pasti melihat sosok Komjen Budi Gunawan (BG) untuk menggantikan Sutiyoso.

"Bagi PPP, Kepala BIN adalah jabatan setingkat menteri yang menjadi hak prerogatif presiden. Pengajuan itu tentu juga mempertimbangkan prinsip-prinsip the right man in the right place," ujar Arsul di Jakarta, Jumat 2 September 2016.

Karena itu, siapa pun yang diajukan oleh presiden, maka Fraksi PPP akan diminta untuk memuluskan langkah tersebut. "Mengapa harus tidak setuju kalau tidak ada alasan juga untuk tidak setuju?," ujar Arsul.

Anggota Komisi III DPR ini pun berharap tidak ada kegaduhan terkait pergantian Kepala BIN, kecuali memang ada masalah hukum di dalamnya.

"Saya melihat kita tidak perlu harus jadi ramai atau gaduh. Setiap presiden gunakan hak prerogatifnya kecuali di situ ada masalah hukum. Kalau hanya persoalannya pilihan politik, maka lebih baik kita kasih yang bersangkutan kesempatan untuk bekerja dulu baru kita nilai," Arsul menjelaskan.

Sementara itu, Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai sosok Komjen Budi Gunawan cocok untuk menempati posisi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Ia mengaku, sebagai partai pendukung presiden, maka PKB wajib mengamankan seluruh kebijakan presiden.

"Pak BG adalah sosok yang memiliki kepemimpinan yang baik. Kami yakin di bawah kepemimpinan BG, BIN akan berkembang bagus dan jadi instrumen negara yang bisa diandalkan sesuai tupoksi BIN itu sendiri," ucap Karding.

Pun demikian Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate. Ia turut menyatakan dukungan kepada BG untuk menjadi Kepala BIN. Mengingat, itu juga merupakan pilihan Presiden Jokowi.

"Presiden membutuhkan data dan informasi intelijen yang akurat baik strategis, ekonomi, maupun kamtibmas dalam era global defence yang semakin sofistificated di kancah assimetric competition," ujar Johny.

Dia pun menilai sosok BG memenuhi syarat dan cukup berpengalaman, sehingga layak untuk menduduki Kepala BIN. Johny menuturkan BG telah terbukti mampu menjalankan tugasnya di berbagai bidang.

"Pencalonan Kapolri dulu sudah disetujui DPR RI dan praperadilan dimenangkannya. Pembatalan pelantikan sebagai Kapolri lebih pada pertimbangan politik dan konsiderans presiden," politikus Nasdem itu menandaskan.